KPU Kota Surabaya tidak menampik ada tingkat kerawanan dalam daftar pemilih Pilkada di Jawa Timur yang digelar serentak Desember 2015.

Panitia Pengawas (Panwas) Kota Surabaya mengancam akan 'mogok' dalam Pilkada 2015. Namun sikap tersebut dipertanyakan dewan hingga menyesalkan sikap egois panwas.

Tambahan anggaran Rp 4 miliar lebih yang diminta Panwas dalam Pilkada Surabaya masih tarik ulur. Karena tim anggaran pemkot hanya menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 2 miliar.

PT Terminal Peti Kemas terus berbenah. Dana sebesar USD 50 juta pun dikucurkan. Sebagian untuk penyediaan alat dan sebagian lagi untuk pengembangan terminal.

Meskipun MK telah mengetukkan palu keadilan dan pesta demokrasi pemilihan presiden telah berakhir, rupanya kubu Prabowo belum mau legowo. Sejumlah jalan sudah dan akan dititi untuk mempersoalkan kemenangan Jokowi. Tercatat 10 langkah yang sudah dijalani dan yang masih menanti.

Setelah dimusyawarahkan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan tindakan KPU yang memperbolehkan pemilih menggunakan hak suaranya dengan kartu identitas tidak menyalahi undang-undang.

Nasib gugatan tim Prabowo-Hatta akan diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang siang hari ini. Kuasa hukum Prabowo-Hatta Habiburokhman, mengatakan masih yakin gugatannya dikabulkan.

Selain DPKTb, tampaknya ada bukti baru yang diserahkan tim Prabowo-Hatta ke MK, yaitu Daftar Pemilih Khusus (DPK). Namun tim Prabowo enggan menyebut itu sebagai bukti baru, melainkan bagian dari kesimpulan yang diserahkan hari ini.

DPK dan DPKTb dipermasalahkan oleh Tim Prabowo-Hatta lantaran dinilai memuat banyak kecurangan. Namun Tim Jokowi-JK menunjukkan bahwa Prabowo pernah menyarankan pendukungnya untuk memilih dengan menggunakan DPK dan DPKTb.

Pakar hukum tata negara Saldi Isra turut dihadirkan sebagai saksi ahli oleh pihak terkait, yaitu tim Jokowi-JK di sidang MK. Saldi mengkritisi dalil Prabowo soal KPU yang tidak adil hingga soal DPKTb.