Rencana pembangunan mal di kawasan Taman Ria Senayan secara konsep taat ruang tidak menyalahi aturan. Namun, luas bangunan untuk mal tidak boleh melebihi 20 persen dari total luas area taman.

Badan Pertanahan Negara (BPN) Jakarta Pusat menegaskan, tanah di sekitar kawasan Senayan termasuk Taman Ria, dimiliki resmi oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia (Setneg RI).

Kritik dari DPR kepada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo terus dilakukan. DPR tidak mau disalahkan terkait kemacetan. DPR melihat Pemprov DKI terlalu asyik memberi izin pembangunan mal yang mengakibatkan kemacetan.

Konon, pembangunan mal Taman Ria di Senayan sudah disepakati oleh pimpinan DPR periode sebelumnya. Namun hal itu dinilai salah karena pimpinan DPR tidak dapat mengambil keputusan soal aset negara.

Rencana pembangunan Taman Ria Senayan ternyata belum memperoleh izin Analisa Masalah Dampak Lingkungan (Amdal) dan IMB dari pemrov DKI. Terkait hal ini Sekretariat Negara (setneg) akan mengenakan denda kepada pengembang.

Niat DPR, MPR dan DPD mau mengambil alih tanah Taman Ria mendapat dukungan dari Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Fauzi beralasan agar Kompleks DPR bertambah luas.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menegaskan pengelolaan Taman Ria berada di tangan pengelola Gelora Bung Karno, dalam hal ini Sekretaris Negara. Foke berpendapat jika Taman Ria mau disulap menjadi mal sebaiknya ditanyakan ke Setneg.

Komisi II DPR RI berpikir untuk mengambil alih pengelolaan Taman Ria Senayan. Alasannya agar mereka mudah memperoleh izin ketika akan mengembangkan kawasan DPR/MPR.

Meski pembangunan Mal Taman Ria Senayan masih dipersoalkan, banyak pengusaha makanan yang berminat mengembangkan bisnisnya di kawasan itu.

Komisi II DPR mempertanyakan izin pendirian mal di Taman Ria Senayan. Komisi II akan meminta penjelasan langsng kepada Setgeng terkait hal ini.