Laporan eks Tim Investigasi Mahkamah Konstitusi (MK) ke KPK dinilai hakim konstitusi Akil Mochtar sebagai tindakan tidak profesional dan penuh kepentingan terhadap dirinya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima dua informasi berbeda mengenai kasus dugaan suap di Mahkamah Konstitusi (MK). Meski info yang diterima beragam, KPK memastikan akan menelaah sesuai protap mereka.

MK berencana akan membentuk Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang bertugas untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Rencana ini didukung oleh Pukat Antikorupsi UGM. Keberadaan MKH dianggap penting.

Mahkamah Konstitusi (MK) segera membentuk majelis kehormatan hakim. Hal tersebut dilakukan menyusul terkuaknya dugaan suap menyuap yang ditelusuri tim investigasi yang dipimpin oleh Refly Harun.

Kedatangan tim investigasi MK ke KPK tidak hanya untuk menyerahkan hasil laporan mereka. Tim juga bermaksud menggarisbawahi bahwa ada dua delik dugaan dalam laporan mereka: dugaan penyuapan dan pemerasan.

PPATK akan menelusuri aliran uang ke Panitera Pengganti Makhfud terkait dugaan suap di MK. Hal ini terkait kasus dugaan suap di MK, santer terdengar adanya dugaan suapterkait kasus sengketa pemilukada Kabupaten Simalungun dan Bengkulu Selatan.

Eks ketua tim investigasi internal MK, Refly Harun, mengaku telah merayu Bupati Simalungun JR Saragih. Namun, Refly menegaskan rayuan itu hanya untuk meminta Saragih bersaksi, bukan memeras.

Mantan anggota tim investigasi Bambang Widjojanto (BW) mendorong adanya keterbukaan yang dilakukan MK atas kasus suap Bupati Simalungun JR Saragih. Namun BW menyayangkan keterbukaan MK tersebut akhirnya menjadi bumerang bagi salah satu lembaga tinggi negara tersebut.

Tim investigasi mendorong agar dibentuk majelis etik menyusul kasus dugaan suap hakim di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK). Pihak-pihak yang terbukti melanggar kode etik bisa out atau keluar.

KPK masih menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi di MK. Meskipun laporan yang diterima dari pihak MK dan tim investigasi berbeda, namun KPK tetap akan bersandar pada azas legal formal.