Usai mendengarkan pidato Presiden SBY soal hubungan dengan Malaysia semalam, Partai Golkar melunak. Partai pendukung pemerintah ini akhirnya memutuskan menyetop pengguliran hak interpelasi kepada pemerintah.

Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul meminta Partai Golkar, yang juga anggota Setgab Koalisi, berkaca sebelum menggulirkan hak interpelasi soal kasus Malaysia. Ia pun minta Golkar ingat bahwa ada kadernya yang duduk di kabinet.

PPP menilai kebijakan luar negeri Presiden SBY menghadapi Malaysia sudah dipaparkan di Mabes TNI. PPP pun meminta anggota DPR tak lagi mendorong hak interpelasi atas kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Malaysia.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung meminta masyarakat mengawal pengguliran hak interpelasi anggota dewan terkait insiden perbatasan dengan Malaysia. Tapi ia mengingatkan, jangan sampai interpelasi menjadi dagangan politik pihak-pihak tertentu.

Ketum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan partainya tidak akan mendukung penggunaan hak interpelasi DPR kepada pemerintah terkait masalah Indonesia-Malaysia. PKB pun tak mau terjebak generalisasi segelintir aksi demonstrasi.

Sengketa perbatasan antara Indonesia-Malaysia memasuki babak baru. Tidak hanya sekadar persoalan hubungan diplomatik yang kurang harmonis antara kedua negara, tapi juga memanaskan konstalasi politik dalam negeri.

PPP menolak menggunakan hak interpelasi soal Malaysia. PPP memilih mengimbau rakyat Indonesia memaafkan Malaysia agar kisruh Indonesia-Malaysia cepat selesai.

Partai Golkar langsung merespon larangan PD terkait dorongan interpelasi soal konflik Indonesia-Malaysia. Golkar menegaskan bahwa interpelasi adalah hak anggota DPR yang tidak boleh dilarang oleh siapapun.

Rencana Partai Golkar mendorong penggunaan hak interpelasi terkait ketegangan RI-Malaysia dinilai aneh. Sikap itu tidak selayaknya dilakukan oleh parpol anggota koalisi.

PKS menilai usulan interpelasi Partai Golkar atas kebijakan luar negeri Pemerintah SBY terhadap Malaysia penuh nuansa politis. PKS mengingatkan agar Golkar tidak mendahulukan kepentingan politis ketimbang kepentignan nasional.