Pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) oleh Mahkamah Konsitutusi (MK) bisa mengganggu iklim investasi migas di Indonesia.

Dengan bubarnya BP Migas, maka kewenangan Pertamina kembali besar. Karena Pertamina bisa memperoleh kewenangan yang selama ini dipegang BP Migas.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan belum mengetahui isi dari putusan MK soal BP Migas, namun ia akan segera membaca isi salinannya.

BP Migas diputuskan MK sebagai badan yang bertentangan dengan UUD 1945. BP Migas mendegradasi kekuasaan negara atas migas yang diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan tokoh intelektual muslim atas gugatan UU 22/2001 tentang Migas.

MK memutuskan BP Migas bertentangan dengan UUD 1945. Dalam putusan tersebut, MK menilai BP Migas tidak efisien dan berpotensi penyalahgunaan kekuasaan.

MK memutuskan untuk mengabulkan uji materi mengenai kedudukan BP Migas pada UU 22/2001 tentang Migas. Menurut salah satu penggugat UU tersebut, Din Syamsuddin, putusan MK merupakan sebuah kemenangan bagi rakyat Indonesia.

MK mengabulkan sebagian permohonan tokoh intelektual muslim atas gugatan UU 22/2001 tentang Migas. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan BP Migas bertentangan dengan UUD 1945.

Pasangan incumbent Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan wakilnya, Agus Arifin Nu'mang kembali mencalonkan diri untuk periode keduanya, tahun 2013-2018. Mereka mendaftarkan diri ke kantor KPUD Sulsel dengan diantar ribuan pendukung.

BP Migas melakukan perjanjian privat keperdataan. Sehingga apabila BP Migas digugat dan kalah di forum internasional maka tidak merepresentasikan kekalahan negara.