Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum dan HAM Albert Hasibuan meminta DPR memperbaiki draf RUU Ormas karena masih banyak penolakan dari berbagai ormas.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) khawatir dakwaan yang diajukan Jaksa dalam kasus LP Cebongan tidak bersifat kongkrit dan fair. Sebab, dalam kasus ini meski para pelaku memiliki niat membunuh, namun tugas dari masing-masing berbeda.

KontraS bertemu dengan Jaksa Agung. KontraS meminta agar dua terpidana mati yang akan dieksekusi akhir tahun ini, Ruben dan Markus Pata Sambo dikeluarkan dari daftar eksekusi mati Kejaksaan.

Soeharto telah membuktikan dengan terbangunnya jaringan listrik di pelosok-pelosok desa di Pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Juga terintegrasinya saluran irigasi di sejumlah sentra-sentra pertanian pangan.

Pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat tak akan tingkatkan citra Demokrat.

Puluhan buruh pabrik kuali harus mengalami perbudakan. Kerja rodi selama 16 jam setiap hari. Tidak pernah digaji. Bila berani kabur, buruh ini dipukuli, disiram air panas sampai pingsan.

"Vonis hukuman mati tidak dapat dijadikan tolak ukur beratnya hukuman sebagai pemberi efek jera bagi calon pelaku lainnya," terang Koordinator KontraS, Haris Azhar.

KPK kali ini memanggil Andi Azhar Cakra Wijaya terkait kasus pemberian hadiah terkait dengan pengurusan anggaran Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID).

“Jangan jadi bias. Beberapa waktu lalu disebut pahlawan, sekarang seperti ini.”

Komisi III DPR menerima laporan dari keluarga empat tahanan korban kasus LP Cebongan, Sleman. Anggota Komisi III Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari setuju agar UU 31/1997 tentang Peradilan Militer direvisi.