Dua negeri bagian Malaysia sedang mempertimbangkan untuk membuat undang-undang (UU) yang akan menjatuhkan hukuman penjara bagi warga muslim gay dan para pendukung hak-hak gay.

Pihak kepolisian hingga kini masih kesulitan untuk menemukan pelaku penembakan pada Kongres Rakyat Papua (KRP) III yang menewaskan 3 orang. Menurut pihak kepolisian akibat banyaknya kelompok bersenjata selain TNI dan Polri di Papua.

Wacana pembubaran Pengadilan Tipikor di daerah mengemuka setelah banyak terdakwa kasus korupsi bebas. Namun, nasib pengadilan tersebut akan sangat tergantung dari visi pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah harus segera diperbaiki. Memperbaiki itu menurutnya bisa membubarkan atau bisa juga memodifikasi.

Sejumlah kalangan menyebut telah terjadi pelanggaran HAM di Papua. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, diusulkan bentuk pengadilan HAM. Namun Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menilai pembentukan pengadilan HAM belum perlu.

Polri membubarkan Kongres Rakyat Papua III di Abepura, Papua, Oktober lalu, karena saat itu sedang berhadapan dengan orang-orang yang ingin mendirikan negara. 

Tim penyelidik Komnas HAM menemukan tindak kekerasan yang dilakukan TNI-Polri saat membubarkan Kongres Rakyat Papua III. Namun, Polri menilai pembubaran tersebut sudah sesuai prosedur.

Polri akan menindak anggota-anggotanya jika terbukti melakukan pelanggaran HAM saat insiden Kongres Rakyat Papua (KRP) III di Abepura, Papua. Pengamanan di kongres dinilai sesuai prosedur.

Tim investigasi Komnas HAM menemukan setidaknya empat pelanggaran HAM dalam insiden usai Kongres Rakyat Papua III di Abepura beberapa waktu lalu.

Komisi III DPR meminta semua pihak mendukung kebijakan Kemenkum HAM mengeluarkan moratorium remisi koruptor. Menurutnya kebijakan itu harus segera direalisasikan dalam Undang-undang.