Terkait kasus dugaan malapraktik yang terjadi di RS Dr Kandau Manado tahun 2010 silam, ketiga dokter yang terlibat dalam kasus tersebut akhirnya diputus bebas. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun berharap masyarakat bisa menerima kembali ketiga dokter tersebut.

dr Dewa Ayu Sasiary Prawani dkk menyambangi kantor IDI setelah dibebaskan dari penjara atas perintah Mahkamah Agung (MA) terhadap pembatalan kasasinya. dr Ayu dkk mencurahkan isi hatinya pada IDI.

dr Dewa Ayu Sasiary Prawani dkk dibebaskan dari penjara atas perintah Mahkamah Agung (MA) pada Jumat (07/02) lalu. Usai bebas dari penjara, dr Ayu dan dua rekannya menyambangi kantor Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk bersilaturahmi.

Tingginya animo masyarakat terhadap JKN turut meningkatkan beban kerja tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, mereka perlu diberikan insentif. Apa tanggapan BPJS?

Menjadi relawan menolong korban banjir memang sangat mulia. Tapi agar tidak menambah masalah baru, sebaiknya para relawan juga tidak melupakan kesehatan dirinya sendiri saat menolong orang lain.

Wilayah Jakarta dan sekitarnya dikepung banjir dalam beberapa hari terakhir. Sebagai bentuk kepedulian membantu korban banjir, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kembali mendatangkan 2 mobil penjernih air.

Tingginya animo masyarakat, terutama di daerah, terhadap JKN selama sepekan ini menurut Ketua Umum PB IDI, Dr Zaenal Abidin, MH, turut meningkatkan beban kerja tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, menurutnya mereka perlu diberikan insentif tambahan.

Sejak diberlakukan per 1 Januari lalu, perjalanan JKN mendapat beberapa respons, baik dari masyarakat maupun tenaga kesehatan. Salah satunya dari Ketua IBI, Emi Nurjasmi. Ia mengungkapkan perlunya pengkajian kembali aturan mengenai melahirkan gratis.

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia tentu tak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Oleh sebab itu, beberapa organisasi profesi di bidang kesehatan melakukan deklarasi pembentukan Satgas Profesi guna memantau dan mengawasi jalannya JKN.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dicanangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengatur tentang pengelolaan Jamkesmas, Askes PNS, TNI, Polri dan JPK Jamsostek dalam satu badan. Besaran iuran pun berbeda-beda tergantung kelas yang dipilih.