Menjelang Pemilu 2014, MUI menyatakan akan segera mengeluarkan fatwa haram politik uang. Dalam kacamata MUI baik pemberi maupun penerima sama-sama salah.

Persoalan money politic di Pilkada atau Pileg selalu menjadi buah bibir namun tak pernah jelas bagaimana cara mengatasinya. MUI menyatakan praktik politik uang itu haram. Fatwa terkait itu akan segera menyusul.

RUU JPH sudah sampai pada babak akhir pembahasan di DPR RI. MUI mendapatkan dukungan dari ormas-ormas Islam untuk menjadi lembaga yang mengeluarkan fatwa halal tidaknya suatu produk.

Selama ini MUI memiliki peran penting dalam mendukung berkembangnya produk dan makanan halal di Indonesia. Harapan dan juga tuntutan masyarakat kepada MUI diakui sangat besar, bahkan diakui hingga diluar dari kewenangan MUI.

MUI awalnya gerah dengan putusan MK soal kedudukan anak di luar perkawinan. Namun langkah MA mengambil jalan tengah atas kasus ini membuat MUI tersenyum.

MA memperkuat putusan MK tentang hak anak yang lahir dari luar perkawinan. Bahkan MA bisa memberikan sanksi pidana bagi pria hidung belang yang tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan meminta Bupati Garut Aceng Fikri mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA). Sebab putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Bupati Garut Aceng Fikri rupanya mengirim surat per tanggal 25 Januari lalu ke MK. Surat tersebut berisi permohonan Aceng kepada MK terkait putusan MA yang mengamini pemakzulan dirinya.

Banyak restoran yang membubuhkan logo halal di bagian depan restoran. Resmi atau tidak, logo ini seringkali mengecoh pembeli, apakah benar halal atau hanya logo semata. Karenanya, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (KF MUI) menghimbau agar restoran meletakkan sertifikat halal di tempat yang mudah dilihat.

Pada tahun 2010 Menteri Kesehatan mengeluarkan peraturan mengenai sunat atau khitan perempuan. MUI menilai Permenkes tersebut sudah sangat arif dan tidak memihak kaum yang pro maupun kontra.