Jatah BBM subsidi di Jakarta bakal habis di 15 September ini. Pemerintah meminta masyarakat menggunakan BBM non subsidi.

Menteri ESDM Jero Wacik mengakui program penghematan BBM subsidi melalui pemasangan stiker BBM non subsdi di mobil dinas pemerintah pusat dan daerah masih ada kendala.

Untuk melanjutkan program pembatasan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah di Jawa-Bali, diperlukan stiker orange sebanyak 200.000 lembar. Pemerintah merogoh kocek hingga Rp 2 miliar.

Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Someng sangat kecewa dengan kualitas stiker yang dibuat oleh Kementerian ESDM.

BPH Migas mengungkapkan hingga Juni 2012 realisasi penyaluran kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sudah mencapai 21,7 juta kilo liter atau over kuota sebesar 4%.

Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dipusingkan dengan minimnya kendaraan pemerintah yang memasang stiker khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi, padahal stiker tersebut sudah dibagikan kesemua Lembaga Kementerian termasuk Lembaga TNI dan/Polri.

Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) mencatat banyak pelanggaran yang dilakukan aparat TNI dan/Polri yang tetap membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi.

Pelaksanaan proyek Banyu Urip di Blok Cepu ternyata masih terkendala masalah non teknis. Masalah tersebut yakni seperti perijinan, sumber daya manusia, dan penyerapan komponen lokal.

Jatah BBM subsidi 40 juta kiloliter (KL) yang ditetapkan dalam APBN-P 2012 akan habis November, namun pemerintah tidak akan meminta tambahan jatah ke DPR.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) resmi mendapatkan kuota bahan bakar minyak (BBM) Public Service Obligation (PSO) untuk kebutuhan operasionalnya.