Wacana kocok ulang pimpinan DPR menghangat lagi. Wacana muncul diilhami rencana mundurnya Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif. Jusuf Kalla menyiratkan menolak wacana itu.

Usulan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin agar narapidana yang mendapat hukuman di bawah satu tahun tidak usah dipenjara mendapat respons dari DPR.

Sebagian masyarakat menilai kinerja partai politik (parpol) masih belum optimal. Karena itu UU 31/2002 tentang parpol harus dikaji ulang.

Mantan Mentamben Ginandjar Kartasasmita siap memberikan penjelasan kepada Komisi VII DPR seputar kasus Freeport.

Situasi politik di Kabupaten Sragen semakin dinamis menjelang Pilkada. Dua calon dari pasangan yang berbeda, termasuk bupati yang sekarang masih menjabat, dilaporkan ke polisi oleh gabungan LSM dan organisasi profesi karena dugaan pemalsuan ijasah. Seluruh anggota KPUD juga ikut dilaporkan.

Akhirnya DPR berpihak pada petani. Setelah hujan interupsi, DPR memutuskan menolak impor beras.

DPP PDIP kembali menargetkan untuk meraup suara terbanyak pada perhelatan Pemilu 2009 yang sempat dirampas oleh Partai Golkar.

Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta membantah keras isu ijazah palsu dirinya. Menurutnya, semua gelar yang didapatkan sumbernya jelas.

Setelah pimpinan badan dan perlengkapan DPR dikocok ulang, yang menunggu dirombak sesuai sistem proporsional adalah pimpinan DPR.

Ketua MPR Hidayat Nurwahid harus turun tangan mengatasi kontroversi usulan pencabutan Tap MPR XI/1998 yang mengamanatkan pengadilan Soeharto.