detikNews Sempat Tak Bisa Diakses, Situs DPR Kini Bisa Dibuka Lagi Situs DPR RI, www.dpr.go.id, sempat tak bisa diakses. Kini situs tersebut sudah dapat dibuka kembali. Rabu, 24 Jun 2020 22:36 WIB
detikFinance BKPM Minta Tambahan Anggaran Rp 509 M di 2021, Ini Alokasinya Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta tambahan anggaran untuk 2021 sebesar Rp 509 M tahun depan Selasa, 23 Jun 2020 15:33 WIB
detikFinance DPR Panggil Menteri ESDM Bahas Subsidi Energi Tahun Depan Pembahasan dalam raker tersebut adalah asumsi dasar RAPBN tahun 2021 termasuk subsidi minyak dan listrik, serta cost recovery. Senin, 22 Jun 2020 10:56 WIB
detikFinance DPR Cecar PLN soal Tagihan Listrik Bengkak Komisi VII DPR RI mencecar PT PLN (Persero) mengenai tagihan listrik pelanggan yang melonjak saat pandemi COVID-19. Rabu, 17 Jun 2020 15:14 WIB
detikFinance Di Depan DPR, PLN Tepis Naikkan Tarif Listrik dan Subsidi Silang "Kami sampaikan bahwa lonjakan kenaikan tagihan listrik tidak disebabkan oleh adanya kenaikan tarif listrik ataupun adanya subsidi silang dalam tarif listrik." Rabu, 17 Jun 2020 11:33 WIB
detikNews Pimpinan Komisi VIII Soroti Alokasi untuk VPN di Anggaran Kemenag 2021 Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus mempertanyakan rencana alokasi anggaran Kemenag. Salah satunya, ada alokasi anggaran untuk pembayaran VPN. Jumat, 26 Jun 2020 23:04 WIB
detikFinance DPR Kritik Kimia Farma Gara-gara Biaya Rapid Test Kemahalan Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengkritik PT Kimia Farma (Persero) Tbk gara-gara mematok biaya rapid test COVID-19 kemahalan. Selasa, 30 Jun 2020 17:14 WIB
detikFinance Pemerintah Belum Bayar Utang, Begini Nasib Kimia Farma Dirut PT Kimia Farma (Persero) Tbk Verdi Budidarmo buka-bukaan nasib perusahaan terkini imbas utang pemerintah Rp 1,1 triliun belum dibayar. Selasa, 30 Jun 2020 16:16 WIB
detikFinance DPR Bahas Utang Pemerintah ke Kimia Farma untuk Penanganan Corona Komisi VI DPR RI siang ini memanggil Direktur Utama PT Kimia Farma (Persero) Tbk Verdi Budidarmo. Selasa, 30 Jun 2020 14:50 WIB
detikFinance Utang Pemerintah ke KAI Rp 257 Miliar PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat utang pemerintah yang belum dibayar ke BUMN tersebut mencapai Rp 257,87 miliar. Selasa, 30 Jun 2020 11:25 WIB