Mantan Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi (MK) Makhfud mengaku diperas Dirwan Mahmud sebesar Rp 170 juta. Tindakan Dirwan dianggap ingin membuat kasus yang selama ini terungkap menjadi kabur.

Nama Akil Mochtar kini wara-wiri tampil di berbagai media. Guncangan dugaan isu suap dan pemerasan di tubuh MKinilah yang menyeret namanya dalam pusaran polemik.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD meminta KPK mengembangkan kasus suap di MK. Jika setelah pemeriksaan ternyata ada unsur pemerasan oleh Hakim MK, Mahfud meminta KPK agar segera mengembangkan kasus itu, tanpa melihat laporan awal yang cuma percobaan penyuapan.

Pengacara Panitera Pengganti Makhfud, Andi Asrun, menilai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD tidak etis. Andi merasa heran mengapa Mahfud sudah mengumumkan pemberhentian Makhfud sebagai PNS, padahal kopi pemberhentianya belum diterima.

Sanksi pemberhentian dari status pegawai negeri sipil (PNS) kepada Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi (MK) Makhfud dinilai terlalu berat. Pihak Makhfud pun siap mengajukan banding atas sanksi tersebut.

Selain diintimidasi, mantan Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi (MK), Makhfud, ternyata juga menjadi korban pemerasan calon Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud. Dirwan mengancam akan melaporkan Makhfud jika tidak memberinya uang Rp 170 juta.

Ketua MK Mahfud MD meminta agar Adnan Buyung Nasution memenuhi janjinya untuk meminta tanggung jawab Refly Harun. Mahfud menegaskan tulisan Refly soal MK yang tidak bersih tidak terbukti sepenuhnya benar.

Panitera pengganti Mahkamah Konstitusi (MK) Makhfud telah diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Makhfud terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin berat dengan menerima uang dari calon Bupati Bengkulu Dirwan Mahmud.

Hakim Konstitusi Akil Mochtar mengaku siap buka-bukaan saat diperiksa Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terkait dugaan suap di MK. Kata Akil, bukan hanya dirinya saja, keluarga dan kucingnya juga siap diperiksa.

Mahkamah Konstitusi (MK) siap membentuk Majelis Kehormatan Hakim (MKH) bagi hakim konstitusi Akil Mochtar. Pembentukan MKH ini merupakan tindak lanjut dari permintaan dari Akil Mochtar sendiri.