KPU telah menerima salinan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang meloloskan PBB sebagai peserta Pemilu 2014. KPU segera memutuskan nasib partai yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra di Pemilu 2014.

Polemik muncul pasca dipecatnya Dainuri sebagai hakim Mahkamah Syariah, Aceh. Sebab Dainuri masih mengadili dan memutus berbagai perkara. Siapa yang bertanggungjawab?

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendorong agar KPU meloloskan PKPI dan PBB untuk mengikuti Pemilu 2014. Jika tidak, Bawaslu khawatir persiapan pemilu akan terganggu.

Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sedang harap-harap cemas akan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU akan mengeluarkan sikap pada pekan-pekan ini.

Lima ratusan orang dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menggelar demo di depan Kantor KPU. Mereka memblokir Jl Imam Bonjol dan melawan polisi. Apa tuntutan mereka?

Permohonan fatwa MA yang dimohonkan Bawaslu diketok. Fatwa MA menyebutkan Keputusan Bawaslu final dan mengikat kecuali keputusan verifikasi parpol dan daftar caleg/DPD.

Ketua Umum PKPI Sutiyoso (Bang Yos) akhirnya datang ke kantor KPU menyambangi ratusan simpatisan yang berdemo sejak siang tadi. Bang Yos yang menuntut KPU meloloskan partainya ke Pemilu 2014 diterima 4 komisioner KPU.

MA membuat fatwa yaitu Keputusan Bawaslu bersifat final dan mengikat. Tetapi ada perkecualian yaitu untuk verifikasi parpol dan daftar calon legislatif/DPD tidak bersifat final dan mengikat.

Seratusan massa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor KPU. Mereka menuntut ditemui komisioner KPU.

Kasus korupsi yang menjerat pejabat negara akhir-akhir ini, menguak fakwa bahwa harta tersangka korupsi mengalir dan dinikmati oleh pihak keluarga yang bersangkutan. MUI menyatakan uang hasil korupsi haram untuk diterima.