Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) saat ini masih dirasa lamban dalam melakukan kegiatan pengawasan. Salah satu faktor lambannya kinerja Panwaslu tersebut adalah kesalahan paradigma berpikir mereka selama ini.

Meski reformasi telah berjalan sepuluh tahun masyarakat harus sabar menunggu hadirnya pemimpin negeri yang jujur, sederhana, berwibawa, dan berkorban untuk rakyat. Bahkan, para pengamat pesimis.

APBN 2009 menghadapi dua risiko besar di tengah tekanan krisis finansial global. Beban APBN juga masih harus ditambah dengan adanya gelaran Pemilu.

Stimulus yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp 27,5 triliun diperkirakan sulit terserap secara penuh pada tahun 2009, sehingga tidak akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 5%.

2009 ditandai dengan rasa optimis pemerintah terhadap perekonomian. Pemerintah mengeluarkan Asumsi Makro seperti ditetapkannya angka Pertumbuhan Ekonomi yang dipatok sebesar 6,0 persen.

Presiden SBY menyerahkan DIPA Tahun Anggaran 2009 secara langsung ke sejumlah pejabat di Istana Negara. Untuk pertama kalinya, DIPA yang dibagikan melebihi Rp 1.000 triliun.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada hari ini melakukan penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2009 secara langsung kepada para Pimpinan Lembaga, Menteri  dan Gubernur.

UU Minerba berpotensi menciptakan perselisihan yang bisa menyeret pemerintah ke arbitrase karena mengharuskan kontrak dan perjanjian tambang yang berlaku disesuaikan.

KPU mendapatkan dana Rp 900 miliar dari Linmas. Meski demikian, peraturan menghibahkan dana untuk pemilu masih dibahas.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mampu menyerap anggaran tahun 2008 senilai Rp 2,8 triliun untuk jatah logistik. Akibatnya, untuk menalangi logistik, KPU mengambil dana pemilihan presiden (pilpres) putaran kedua.