Ketegangan antara APJII dengan ccTLD-ID seputar pengelolaan nama domain dan penggunaan nama IDNIC 'menyeret' pejabat publik. Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil menyatakan siap menengahi masalah itu.

Pengamat telematika Roy Suryo, hari ini Sabtu (2/7/2005) ditunjuk menjadi Ketua Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk DPP Partai Demokrat. Kepada detikinet Roy memaparkan visi-misinya. Berikut percakapannya.

Semangat memberantas pembajakan yang dilakukan Kepolisian mendapat acungan jempol dari pengamat ICT. Namun, inti persoalannya dianggap belum ditangani dengan serius.

APJII mengumumkan layanan IP Portable untuk perusahaan atau lembaga pemerintah. Layanan ini bisa jadi solusi masalah koneksi yang 'byar-pet'. Seperti apa?

Gara-gara nama, hubungan dua lembaga 'pengurus' Internet Indonesia sempat tegang. Kini keduanya pun bertemu dan menyamakan pandangan seputar domain .id. Masih tegang?

Dinilai menganaktirikan industri internet, Cahyana Ahmad Jayadi, Deputi Jaringan Departemen Komunikasi dan Informatika mengatakan, pemerintah akan mendorong semua aspek di ICT.

Perkembangan industri internet tidak semaju industri seluler. Industri internet tidak terlalu ditanggapi pemerintah, karena pendapatan internet tidak sebesar pendapatan dari seluler. Industri internet dianaktirikan oleh pemerintah.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengumumkan susunan pengurus baru periode 2005-2008. Dalam salah satu program kerjanya, APJII menargetkan 20 persen penduduk Indonesia terhubung ke internet di 2007.

Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkap, di Indonesia baru terdaftar 12 juta e-mail account. Telkomsel berharap, 45 persen dari jumlah tersebut memakai layanan push e-mail.

Setelah APJII menarik nama IDNIC dari pengelola domain .id, pihak ccTLD-ID menarik wewenang penagihan domain .id dari APJII. Pembenahan atau 'adu otot'?