Kementerian Hukum dan HAM bersama Perwakilan Partai Golkar kubu Agung Laksono, Lawrence Siburian memberikan tanggapan terkait putusan PTUN yang memenangkan Kubu Aburizal Bakrie. Kedua pihak sepakat untuk mengajukan banding putusan tersebut.

Ada kabar yang berhembus dan membuat ramai. Tak lain soal kabar penahanan Wakil Ketua KPK non aktif Bambang Widjojanto (BW). Ramai juga pemberitaan di sejumlah media yang mengutip perwira di Bareskrim.

Usai jumpa pers bersama Koalisi Merah Putih, suasana di ruangan Fraksi Golkar, lantai 12 Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, sore hari ini sebenarnya sudah sepi.

DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie bersyukur atas penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memerintahkan Menkum HAM menunda SK pengesahan DPP Golkar Agung Laksono.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diminta untuk tidak melakukan kriminalisasi terhadap pers, terutama terkait kasus Majalah Tempo yang dilaporkan oleh LSM ke polisi. 

Ketua Mahkamah Partai Golkar Prof Muladi mengungkap alasan di balik putusan yang dibacakan Selasa (3/3) kemarin. Muladi mengatakan Mahkamah sebetulnya hanya ingin membacakan putusan sela, isinya memfasilitasi agar kedua belah pihak islah. Namun ide bijak itu batal karena kubu Aburizal mengajukan kasasi.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mendesak dan mengingatkan lagi Kepolisian untuk tidak memidanakan jurnalis dan media akibat sengketa pemberitaan. 

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) meminta Bareskrim Polri tak mengkriminalisasi media terkait pemberitaan Komjen Budi Gunawan (BG). AJI menyampaikan media dalam hal ini Tempo, hanya menyampaikan perihal dugaan korupsi.

Tim pengacara Bambang Widjojanto tetap mendesak Bareskrim Polri melakukan gelar perkara khusus terkait perkara kliennya. Gelar perkara ini harus dilakukan untuk menguji dasar penyidikan Bareskrim.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat tidak menerima permohonan kubu Aburizal Bakrie untuk menyelesaikan sengketa Partai Golkar. Untuk menyikapinya, kubu Ical pun menggelar rapat konsolidasi.