Pengeluaran dana taktis KPU tidak sepengetahuan Nazaruddin Sjamsuddin. Nazaruddin pun mengakui adanya dana taktis yang berada di KPU.

Pertemuan antara Ketua KPU dan Ketua BPK pada 30 Maret 2005 dalam rangka klarifikasi temuan BPK di KPU. Pertemuan itu pun bersifat umum.

Dalam pemeriksaan di KPK, PT Pos Indonesia mengakui menandatangani 5 kontrak kerja sama dengan KPU senilai Rp 52 miliar.

Wakil Kepala Biro Keuangan KPU, M Dentjik diperiksa KPK seputar kasus Mulyana. Ia menegaskan, setiap hal dilakukan dengan sepengetahuan atasan.

KPK akan kembali memeriksa Kepala Biro Keuangan KPU Hamdani Amin. Pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan lanjutan setelah pemeriksaan kemarin.

Kasus Mulyana terus diungkap. Kepala Biro Keuangan KPU, Hamdani mengakui ada pengumpulan dana oleh Mulyana cs. Namun dia tidak tahu dana itu untuk apa.

KPK besok akan memanggil dua staf KPU. Pemanggilan ini masih berhubungan dengan penangkapan anggota KPU Mulyana W Kusumah.