Presiden Joko Widodo sore ini mengelar rapat terbatas di Kantor Presiden. Rapat kali ini Jokowi mengundang beberapa kepala daerah di sekitaran Jakarta untuk membahas soal banjir.

"Sekali-sekali kebanjiran kan nggak apa-apa, untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas," kata Sofyan Basir kepada wartawan di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Selasa (10/2/2015).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menunjuk PLN sebagai salah satu biang keladi banjir di Jakarta di awal 2015 ini. Gara-gara aliran listrik dimatikan, pompa penyedot banjir tak bisa beroperasi. PLN menjawab kritikan Ahok.

Pemerintah berkeinginan memberikan 'suntikan' modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 5 triliun kepada PT PLN (Persero). Namun pencairannya harus seizin Komisi VI DPR.

Basuki T Purnama (Ahok), Gubernur DKI Jakarta, sempat menyebut bahwa banjir yang terjadi di daerah Pluit terjadi karena pemadaman listrik. Gara-gara listrik mati, pompa penyedot banjir di kawasan itu pun tidak bisa beroperasi.

Pemerintah menegaskan bakal terus melanjutkan pembangunan mega proyek PLTU Batang, Jawa Tengah 2 x 1.000 MW, yang menelan biaya sekitar Rp 40 triliun.

Para menteri Kabinet Kerja pimpinan Presiden Jokowi merapat ke kantor Menko Perekonomian Sofyan Djalil. Mereka melakukan rapat membahas proyek infrastruktur dan pembebasan lahan.

Menkeu dan Menteri BUMN, mengikuti pertemuan antara PLN dan Pertamina terkait pembahasan soal harga jual BBM dari Pertamina ke PLN.

PLN menargetkan krisis listrik di Sumatera Utara berakhir paling lama Juni 2015. Bahkan PLN menargetkan bisa hemat Rp 16 triliun di wilayah tersebut.

Krisis listrik di wilayah Sumatera Utara sudah cukup lama berlangsung, hampir setiap hari terjadi pemadaman listrik terjadi di daerah tersebut. PLN menargetkan, krisis listrik di Sumatera Utara akan berakhir pada Juni 2015.