Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak ambil pusing dengan berbagai penolakan terhadapnya, termasuk dari FPI. Ahok menilai tak harus semua pihak setuju dengan pelantikannya sebagai Gubernur DKI.

Ahok berani tampil beda dengan gebrakan-gebrakan baru. Ia siap tidak populer dan siap berantem untuk memperjuangkan kebijakannya asalkan demi kebaikan warganya, seperti 3 hal ini:

Di negara demokrasi, setiap warga negara bebas bersuara termasuk FPI. Itu tanggapan Ahok saat digempur ribuan orang dari FPI yang menolaknya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun, Ahok siap menggebuk FPI bila anarkis di Ibukota, seperti 4 aksi ini:

Unjukrasa warga Desa Grogol, Kecamatan Babat menolak pembangunan pabrik kran air di desanya diwarnai aksi dorong dengan polisi. Warga yang memblokir jalur poros Surabaya-Lamongan, di pertigaan Sumlaran dibubarkan paksa.

Hari-hari ini muncul wacana untuk kembali ke UUD 1945 Sebelum Perubahan. Bila kita kembali ke UUD 1945 yang ditetapkan 18 Agustus 1945 tersebut, kita tidak hanya secara otomatis membubarkan MK, tetapi juga mencabut daulat rakyat untuk Pilpres langsung.

Dalam pertemuan dengan DPD RI, pengurus pusat FPI membicarakan soal pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 20 Oktober. Ketua umum FPI Habib Muchsin Alatas menyatakan siap mensukseskan pelantikan Jokowi-JK.

Sudah tidak zamannya lagi organisasi advokat merupakan wadah tunggal karena berdasarkan sejarah sudah terbukti organisasi wadah tunggal advokat di Indonesia tidak dapat bertahan lama karena sering konflik dan pecah.

Pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya memastikan situasi Jakarta terkendali, kendati terjadi sedikit kericuhan massa pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Patung Kuda. Aktivitas warga juga berjalan normal. 

Puluhan pemuda merayakan malam takbiran dengan menyalakan lusinan petasan di tengah Jl KH MAS Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sehingga polisi pun membubarkan aksi mereka.

Perdana Menteri (PM) Ukraina Arseniy Yatsenyuk mendadak mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan ini sangat mengejutkan bagi pemerintah maupun warga Ukraina.