Deretan nama-nama artis terpampang jelas di DCS yang diserahkan parpol-parpol peserta Pemilu 2014 kepada KPU. Maraknya artis yang bertarung memperebutkan kursi di Senayan dinilai sebuah sisi gelap demokrasi Indonesia.

Suara yang diraih di Pilgub DKI Jakarta beberapa waktu lalu tak disia-siakan. Beberapa kandidat cagub-cawagub DKI mengadu nasib di dapil DKI Jakarta di Pemilu 2014 mendatang.

Mantan Bupati Garut Aceng Fikri ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Meski berstatus tersangka, itu tidak berdampak pada pencalonan Aceng sebagai calon senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

PDIP Perjuangan juga mengakomodir sejumlah caleg dari kalangan artis. Nama Rieke Dyah Pitaloka yang gagal di Pilkada Jabar kembali masuk list caleg PDIP.

Kursi legislatif memang tak pernah sepi peminat walaupun untuk memperolehnya harus dengan cara haram yang dikenal dalam kamus korupsi politik yaitu candidacy buying atau dalam istilah kita “membeli nominasi”. Pertanyaannya sekarang, bagaimana memberantas praktik candidacy buying ini?

Gagal menjadi caleg dari Partai Hanura, Mantan Bupati Garut Aceng Fikri dikabarkan akan mendaftar jadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Jawa Barat.

Caleg DPRD Jabar dari PKB wajib menyetor 40 persen pendapatannya kepada partai. Menurut Sekjen DPP PKB Imam Nahrowi sisa gaji sebesar 60 persen sebagai anggota dewan cukup menghidupi keluarga, sehingga tidak ada alasan untuk korupsi.

Para ketua pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) se-Jabar wajib mundur dari jabatannya jika tak mampu mewujudkan target pada Pemilu 2014. Semua kabupaten/kota di Jabar diharuskan meraih minimal suara 15 persen.

Para anggota DPRD Jabar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode 2014-2019 wajib menyetorkan 40 persen dari gajinya untuk kas DPW PKB Jabar. Itu tercantum dalam surat kesepakatan antara para bakal caleg dan DPW PKB Jabar.

Gagal maju di Pilgub Jabar membuat Dede Yusuf akhirnya memilih jalan untuk maju sebagai calon legislatif di DPR RI dari Partai Demokrat. Dede menyatakan langkah itu diambilnya sebagai cara agar tidak meninggalkan Jabar, meski bukan menjadi kepala daerah.