Komisi V DPR telah mengadakan rapat soal tindak lanjut kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501. Hasilnya‎, Komisi V mendesak agar AirAsia menyelesaikan tanggung jawabnya kepada keluarga korban.

Rapat Dengar Pendapat Komisi V bersama Kemenhub, Basarnas, KNKT, BMKG, AirNav, dan AirAsia diwarnai hujan pertanyaan. Para anggota dewan mempertanyakan mengenai izin terbang AirAsia pada hari Minggu dengan rute Surabaya-Singapura.

Kepala Basarnas Marsma FHB Soelistyo menyampaikan penjelasan mengenai proses evakuasi AirAsia QZ8501 dalam RDP di Komisi V DPR RI. Dalam penjelasan tersebut Soelistyo menyampaikan mengenai alasan perpanjangan waktu evakuasi.

Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan tidak menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR karena mengunjungi Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ketidakhadiran Menhub pun dipermasalahkan oleh anggota Komisi V saat rapat baru dimulai.

Komisi V DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait tragedi AirAsia QZ8501. Rapat ini dihadiri oleh seluruh pihak yang berhubungan dengan penerbangan QZ8501 serta proses evakuasi.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, peristiwa kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 menjadi momentum. Pembenahan total di dunia penerbangan harus dilakukan.

Dua eks petinggi AirNav Indonesia angkat bicara perihal penonaktifan mereka terkait izin penerbangan Airasia. Keduanya mengaku tidak bersalah sebab tidak mengurus perijinan pesawat dalam tugasnya di AirNav.

Ada kebiasaan yang harus diperbaiki di dunia penerbangan Indonesia, khususnya soal kebiasaan mengabaikan izin. Sistem harus dibenahi.

AirNav memberi penjelasan soal prosedur izin terbang. Untuk kasus AirAsia QZ8501 yang terbang di hari Minggu (28/12), AirNav hanya melakukan tugas memberikan pelayanan. 

Angkasa Pura I Juanda siap diselediki terkait 'izin hantu' penerbangan maskapai AirAsia. GM Angkasa Pura I‎, Trikora Hardjo siap 'pasang badan' diperiksa penegak hukum.