Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi melayangkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) terkait kebijakannya yang memberikan tunjangan besar ke PNS.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengaku gerah dengan kelakuan oknum DPRD yang kerap menyelipkan 'dana siluman' di APBD. Dia mengatakan hal itu sudah ditemukan BPKP sejak tahun 2013 lalu.

DPRD telah sepakat mengajukan hak angket atas APBD 2015 terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok). Demi meredam ketegangan, Ahok disebut sempat berupaya melakukan lobi politik dengan parpol.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tak bisa menerima usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar memasukkan anggaran 'siluman' sebesar Rp 12,1 triliun ke dalam APBD 2015.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendapat 'kado' istimewa di seratus hari usia kepemimpinannya dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD berencana mengajukan hak angket terhadap Ahok.

DPRD DKI Jakarta mengajukan hak angket APBD 2015 terhadap Ahok. Namun, Ahok tidak gentar dan justru berani mengungkapkan dugaan 'dana siluman' di APBD 2015, melalui 3 aksi ini:

Kisruh antara Ahok dan DPRD lantaran dipicu oleh ketidaksepahaman APBD 2015 kian meruncing. Puncaknya, dewan sepakat ajukan hak angket melalui sidang paripurna yang digelar hari ini.

Permasalahan APBD 2015 DKI berujung pada kisruhnya antara eksekutif dan legislatif. DPRD mengklaim draft APBD yang dikirimkan Ahok ke Kemendagri bukan draft sesuai persetujuan DPRD dengan Pemprov DKI seperti yang telah disepakati bersama.

Ahok dikenal memiliki hubungan baik dengan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Keduanya tidak jarang terlihat akur dalam berbagai kesempatan.

DPRD akan menggelar Sidang Paripurna Hak Angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok), Rabu (26/2) esok. Perang argumen terus dilontarkan oleh kedua kubu.