Kementerian Dalam Negeri menegaskan pemilihan pengganti Ahok sebagai wagub DKI pakai Perpu No 1 tahun 2014 tentang Pilkada. Penegasan itu sekaligus untuk menjawab keragu-raguan Wakil Gubernur DKI, Basuki T. Purnama (Ahok) soal mekanisme pemilihan Wagub.

Suasana ruang sidang paripurna sore ini riuh karena dihadiri oleh puluhan warga. Mereka menuntut pembahasan RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) disahkan hari ini.

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR menyepakati anggaran otonomi khusus (otsus) dan tambahan infrastruktur untuk Papua dan Papua Barat dalam APBN 2015.

Upaya Pemerintah Papua yang sedang melobi beberapa pihak di Jakarta agar RUU Otsus Plus segera disahkan paling lambat tanggal 30 September 2014 adalah masuk akal. Namun perlu diwaspadai pihak yang hanya mendukung referendum.

‎Sebanyak 266 anggota DPR membolos rapat sidang paripurna kali ini. Padahal rapat ini akan mengesahkan tiga Rancangan Undang-undang (RUU).

Masa tugas DPR periode 2009-2014 tinggal beberapa hari lagi. Para wakil rakyat itu kini disibukkan dengan rapat paripurna untuk mengesahkan berbagai Rancangan Undang-undang (RUU) yang tertunda. Hari ini ada 3 RUU yang akan disahkan.

Kerangka baru Otonomi Khusus yang diajukan oleh Pemerintah kepada DPR menjadi solusi penyelesaian yang menyeluruh bagi Tanah Papua. Tidak hanya pendekatan kesejahteraan yang dikedepankan.

Presiden SBY telah menandatangani Surat Presiden (Surpres), yang sebelumnya disebut Amanat Presiden (Ampres), mengenai Revisi UU No 21/2001 tentang Pemerintahan Otonomi Khusus Plus Papua.

Presiden SBY pagi ini akan menggelar rapat terbatas (ratas) bidang politik, hukum dan keamanan (Polhukam). Salah satu yang akan dibahas adalah RUU Pilkada.

Gubernur Papua Lukas Enembe berserta 29 bupati dari daerahnya hari ini menemui Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso untuk meminta percepatan pengesahan revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.