Penyidik Bareskrim Polri ternyata telah memanggil Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Tjahjo diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan pertemuan Abraham Samad dengan pihak PDIP.

Komnas HAM telah menyusun kesimpulan sementara dari penyelidikan dugaan pelanggaran HAM dalam penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Ada dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam penangkapan tersebut.

Plt Sekjen PDIP Hasto Kristyanto memenuhi undangan komisi III DPR terkait tudingannya soal manuver politik ketua KPK Abraham Samad. Hasto mengatakan siap mengungkap fakta dan bukti soal pertemuan Samad dengan PDIP soal lobi cawapres.

Setiap kali ada tuduhan ke pimpinan KPK, lembaga antikorupsi itu membentuk komite etik. Kini wacana pembentukan komite itu muncul lagi setelah Ketua KPK Abraham Samad dituduh bertemu dengan elite PDIP terkait pencawapresan. Bagaimana tahapan pembentukan komite etik itu?

Muncul wacana untuk membentuk komite etik guna membuktikan tuduhan yang dialamatkan ke Ketua KPK Abraham Samad terkait pertemuannya dengan elite PDIP. Apakah Samad melanggar kode etik?

Mantan Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo masih belum mau membeberkan bahasan yang dibicarakan saat bertemu dengan Ketua KPK Abraham Samad.

Abraham Samad digoyang dengan berbagai tudingan mengenai serangkaian pertemuan dengan elite politik terkait upaya menjadi cawapres Jokowi. Untuk menelusurinya, Komite Etik perlu dibentuk.

Seskab Andi Widjajanto punya cerita juga ternyata soal pertemuan Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan Ketua KPK Abraham Samad. Bahkan Andi siap menjelaskan jika diminta komite etik KPK dan Bareskrim Mabes Polri.

Menteri Dalam Negeri yang juga politikus PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengaku bertemu Ketua KPK Abraham Samad pada April 2014. Namun Tjahjo menyatakan pertemuan tersebut tidak membicarakan soal cawapres.

Komisi III DPR akan meminta penjelasan dari Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tentang pertemuan dengan Ketua KPK Abraham Samad. Dari keterangan tersebut, akan terlihat apakah Samad melanggar etika.