Imbas dari vonis IM2 dan mantan dirutnya di kasus penyalahgunaan 3G membuat Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia langsung memagari diri. Mereka menyurati Menko Polhukam Djoko Suyanto untuk meminta perlindungan.

Vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kepada IM2 dan mantan Dirutnya, Indar Atmanto dalam kasus penyalahgunaan frekuensi 3G di 2.1 GHz dari kerjasama antara IM2-Indosat.

Vonis kepada IM2 dan mantan Dirutnya bikin penyedia jasa internet (ISP) ketar-ketir. Kasus ini dikhawatirkan menimbulkan efek domino luar biasa. Pola kerja sama ISP dan penyedia jaringan dianggap ilegal dan internet Indonesia jadi kacau balau.

Para pebisnis internet (ISP) yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) mempertanyakan langkah konkret yang diambil oleh Menkominfo Tifatul Sembiring terkait upaya perlindungan terhadap ISP.

Menkominfo Tifatul Sembiring prihatin dengan putusan pengadilan Tipikor yang menvonis 4 tahun eks Dirut IM2 Indar Atmanto. Jaksa Agung Basrief Arief menilai komentar tersebut tidak menghargai peradilan.

Menkominfo Tifatul Sembiring akan menggelar dialog dengan Mahkamah Agung (MA) untuk menjelaskan peraturan izin Frekuensi ke pengadilan perihal vonis 4 tahun eks Dirut IM2 Indar Atmanto. Namun Ketua MA Hatta Ali mengaku hal itu tidak perlu.

Pengadilan Tipikor menghukum mantan Dirut IM2 Indar Atmanto selama 4 tahun karena terbukti melanggar izin penggunaan frekuensi 3G. Menkominfo Tifatul Sembiring menganggap putusan ini memperburuk dunia internet Indonesia.

Indar Atmanto divonis 4 tahun karena terbukti melanggar izin penggunaan frekuensi spektrum. Tifatul Sembiring menganggap putusan ini bisa memperburuk citra Indonesia di dunia ISP.

Regulator dan para pelaku industri telekomunikasi di Indonesia akan melaporkan seluruh hakim yang memvonis bersalah Indar Atmanto, mantan Direktur Utama Indosat Mega Media (IM2), ke Komisi Yudisial (KY).

Menkominfo Tifatul Sembiring sejatinya sudah coba menjernihkan masalah yang menyeret IM2 dan mantan dirutnya, Indar Atmanto, di kasus penyalahgunaan frekuensi 3G di 2.1 GHz. Sayang, surat yang disampaikan menteri tak cukup sakti.