Bupati Simalungun Jopinus Ramli Saragih dan mantan kuasa hukumnya Refly Harun, berbeda pendapat ketika dikonfrontasi di Majelis Kehormatan Hakim di MK. Hakim konstitusi Akil Mochtar sama-sama tidak mempercayai baik pernyataan Saragih maupun Refly.

Malam ini Bupati Simalungun JR Saragih, hakim konstitusi Akil Mochtar dan Refly Harun dikonfrontasi di Majelis Kehormatan Hakim di MK. Saragih menyebut pernyataan Refly bohong dan selalu menjawab jawaban yang sama untuk membela diri.

Refly Harun hari ini dikonfrontir dengan Bupati Simalungun JR Saragih dan hakim konstitusi Akil Mochtar di Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk mempertanggungjawabkan testimoninya. Refly mengaku suasana MKH agak tegang.

Refly Harun datang ke gedung Mahkamah Konstitusi (MK) tepat pukul 19.00 WIB. Refly datang bersama rekannya sesama kuasa hukum, Maheswara Prabandono. Refly mengaku siap dikonfrontir dengan hakim konstitusi Akil Mochtar.

Pemeriksaan di Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terkait dugaan suap di Mahkamah Konstitusi (MK) mulai mengerucut pada 'aktor-aktor' utama. Hari ini MKH dijadwalkan akan memeriksa Refly Harun dan mantan calon bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud.

Bupati Simalungun JR Saragih mengaku siap dikonrontir dengan mantan kuasa hukumnya, Refly Harun. Saragih akan membuktikan bahwa testimoni Refly mengenai dirinya yang menyuap hakim konstitusi semuanya bohong.

KPK terus melakukan upaya intensif mengusut dugaan suap di Mahkamah Konstitusi. Hari ini KPK kembali memanggil Bupati Simalungun Jopinus Ramli Saragih untuk dimintai keterangan seputar dugaan suap kepada hakim konstitusi.

Bupati Simalungun JR Saragih menampik semua poin yang diutarakan Refly Harun dalam laporan tim investigasi terkait adanya dugaan suap di Mahkamah Konstitusi (MK). Tidak ada satu poin pun yang diakuinya terkait dengan pertemuan di Pondok Indah pada September tahun lalu.

Putri hakim konstitusi Arsyad Sanusi, Neshawati memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Namun Nesha mengaku kedatangannya hanya untuk melengkapi berkas saja.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki resolusi tersendiri di tahun 2011. Lembaga tersebut ingin lebih dikenal dan dicintai publik dalam arti positif.