Pemerintah jangan lembek pada napi korupsi, teroris, dan narkoba. Mereka telah melakukan kejahatan luar biasa. Nah, jangan karena rusuh di LP Tanjung Gusta, Medan kemudian mereka mendapatkan remisi.

Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Surat itu menyatakan napi pelaku terorisme, koruptor dan narkoba bisa mendapat remisi pada lebaran tahun ini.

Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso mengirim surat kepada Presiden SBY yang berisi gugatan napi korupsi terhadap PP 99/2012. Surat ini dianggap memfasilitasi koruptor sehingga mendapat keringanan hukuman.

Koalisi Masyarakat Sipil akan berupaya mengajukan penolakan uji materi PP 99/2012 ke MA. Hal ini dilakukan atas pengajuan uji materi pengacara kawakan yang membela narapidana korupsi, Yusril Ihza Mahendra.

Pengacara kawakan Yusril Ihza Mahendra mewakili kliennya, seorang narapidana korupsi, mengajukan uji materiil PP 99/2012 terkait pengetatan remisi. Koalisi Masyarakat Sipil akan melawan aksi Yusril dengan mengajukan penolakan uji materi itu ke Mahkamah Agung.

Tindakan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso memfasilitasi napi korupsi menyurati Presiden SBY terkait PP 99/2012 tentang pengetatan remisi dinilai tidak berpihak pada pemberantasan korupsi. ICW akan melaporkan Priyo ke Badan Kehormatan (BK) DPR

Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden RI meminta pemerintah untuk mengkaji kembali PP 99 Tahun 2012 yang antara lain mengatur soal hak narapidana atas pengurangan masa tahanan. Menurutnya, baik buruknya PP tersebut harus menjadi pertimbangan, apakah PP tersebut laik diterapkan atau tidak.

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kallan menyatakan, kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta Medan, terjadi akibat banyak pihak yang tidak disiplin. Penyediaan fasilitas untuk para narapidana menurut JK harus menjadi perhatian sehingga tidak terjadi gejala seperti di Tanjung Gusta.

Peraturan Pemerintah (PP) no 99 tahun 2012 menjadi salah satu pemicu terjadinya rusuh di LP Tanjung Gusta, Medan. Para narapidana meminta pemerintah untuk merevisi PP soal remisi itu karena dinilai diskriminatif.

Kementerian Hukum dan HAM berencana mengevaluasi Peraturan Pemerintah (PP) no 99 tahun 2012. Sebab, PP ini menjadi salah satu pemicu terjadinya kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara Kamis (11/7) malam.