Kaukus Masyarakat Peduli Anak dari Kejahatan Narkoba menyayangkan putusan yang dilakukan oleh Hakim Agung Imron Anwari dkk. Pihak Kaukus meminta Komisi Yudisial (KY) untuk menyelidki transfer keuangan lewat bantuan PPATK pada rekening hakim Imron Anwari.

Imron Anwari dkk membatalkan hukuman mati dengan alasan melanggar HAM dan UUD 1945. Padahal hukuman mati belum dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan masih ada dalam UU.

KPAI akan mendatangi Komisi Yudisial (KY) terkait hukuman mati yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) kepada para gembong narkoba. KPAI akan meminta KY menginvestigasi keputusan pembatalan tersebut.

Dukungan terhadap pembatalan vonis MA atas hukuman mati bagi gembong narkotika juga datang dari Kontras. Sebelumnya dukungan juga disampaikan oleh Imparsial.

Putusan MA dinilai nyata-nyata melanggar UUD 1945 karena membatalkan vonis hukuman mati gembong narkoba dengan dalih melanggar HAM. Oleh karenanya, putusan ini dapat dibatalkan MK.

Putusan hakim agung Brigjen TNI (Purn) Imron Anwari membuat gerah institusi MA. Rapat pimpinan pun digelar menyikapi putusan pembatalan vonis mati gembong narkotika dengan alasan HAM itu.

Dua kali MA membatalkan hukuman mati bagi bandit narkoba. Pertama dijatuhkan kepada Hillary K Chimezie dan Hengky Gunawan. Banyak yang mengecam tapi ada pula yang mendukung.

MA membatalkan vonis mati bag dua gembong narkoba sindikat internasional . Menurut anggota Komisi III DPR Dimyati Natakusumah, vonis mati memang melanggar HAM.

Kecaman terus datang bertubi-tubi ke MA terkait pembatalan vonis mati bagi 2 gembong narkotika sindikat internasional. MA pun dinilai tidak mempunyai semangat pemberantasan narkotika.

DPR menyesalkan putusan MA yang membatalkan vonis mati pemilik pabrik ekstasi, Hengky Gunawan. Seharusnya hakim MA mempertimbangkan kejahatan produsen narkoba tidak bisa ditolerir.