Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan dirinya bukan ingin mengobral remisi untuk para koruptor melalui PP 99/2012. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) pun menjelaskan bahwa PP tersebut justru kemunduran dari pemberantasan korupsi.

Menkum HAM Yasonna Laoly mewacanakan untuk merevisi aturan remisi bagi narapidana korupsi, narkoba dan terorisme. Jaksa Agung HM Prasetyo menilai banyak hal yang perlu dikaji terkait hal tersebut. 

Yasonna mengaku kecewa karena disebut mengobral remisi terkait rencananya untuk mencabut PP 99 itu.

Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly ngotot setiap napi, termasuk napi koruptor, narkoba, dan teroris bisa mendapat remisi. Menurutnya, remisi adalah hak setiap napi yang dilindungi Undang-undang.

LPSK memperkuat kerjasama dengan Polri terkait perlindungan bagi saksi korban serta saksi pelaku. Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengapresiasi Polri atas bantuan tupoksi LPSK sesuai dengan mandat UU Perlindungan saksi dan korban.

Presiden Jokowi belum menetapkan siapa calon Jaksa Agung. Namun sejumlah calon kuat sudah bermunculan. Antara lain salah satu nama yang disebut yakni Mas Achmad Santosa. Siapa dia?

Saksi pelaku selama ini sangat rentan terjadi serangan balik dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, mereka perlu mendapatkan jaminan perlindungan hukum. LPSK siap memperkuat posisi saksi dan korban.

Tersangka kasus suap pembahasan APBNP di Kementerian ESDM, Sutan Bhatoegana, dikabarkan ingin mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC). Ada beberapa syarat yang harus dilalui Bhatoegana agar bisa menjadi seorang JC.

Sutan Bhatoegana merupakan tersangka kasus suap pembahasan anggaran Kementerian ESDM, di komisi VII. Politikus Demokrat ini berpeluang bisa mendapatkan keringanan dalam proses hukum.

Anggodo Widjojo mendapat remisi dengan jumlah yang fantastis, yakni 29 bulan 10 hari dan pembebasan bersyaratnya tengah diproses. KPK pun menyatakan remisi fantastis Anggodo tidak sah.