Kejaksaan Agung (Kejagung) tampaknya menghadapi hambatan untuk memeriksa Gayus Tambunan dkk. Hal ini dikarenakan pihak Mabes Polri meminta kelonggaran waktu untuk menyelesaikan pemeriksaan Gayus Tambunan.

Hampir lima bulan berjalan, pemerintahan SBY-Boediono tersedot oleh kasus kriminalisasi KPK dan skandal Bank Century. SBY patut menyesali tindakannya.

Evaluasi 100 hari kabinet SBY-Boediono yang jatuh Kamis lusa, menyisakan berbagai kasus. Untuk menyelesaikan, presiden dapat mengganti berbagai posisi yang dinilai tidak tanggap, salah satunya Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Terdakwa kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, mantan Ketua KPK Antasari Azhar menyampaikan rasa terimakasihnya kepada majelis hakim. Sebab, kursi untuk dirinya sebagai terdakwa diganti dengan yang baru dan lebih bagus.

Menkum HAM Patrialis Akbar setuju kalau keputusan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) kasus Bibit-Chandra harus segera dikeluarkan. Lebih cepat SKPP itu dikeluarkan maka akan lebih baik.

Jaksa Agung Hendarman Supandji minta supaya sebutan makelar kasus atau markus tidak dimunculkan lagi. Hendarman pun menawarkan sebutan baru untuk mengganti kata 'markus'.

Tim 8 merekomendasikan reposisi personel di tubuh Kepolisian dan Kejaksaan. Presiden SBY diprediksi akan mencopot Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji pada saat yang tepat nantinya.

Kejaksaan Agung menargetkan persidangan terhadap kasus penggelapan dana Bank Century yang dilakukan oleh 2 orang mantan pemiliknya di luar negeri bisa dilakukan akhir Januari 2010.

Rekaman penyadapan yang diputar di MK kemarin menunjukkan bobroknya moral penegak hukum di Indonesia. Oleh karenanya, TPF atau Tim 8 Verifikasi diminta memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk mencopot Kapolri dan Jaksa Agung.

Mabes Polri harus mengusut tuntas keterlibatan adik Anggoro Widjojo, Anggodo dan kawan-kawan yang terlibat dalam rekaman kriminalisasi KPK. Siapa pun yang terlibat harus diberikan sanksi dan hukuman yang tegas, termasuk penyidik.