Pola pengawasan perbankan oleh BI harus diubah. Sudah saatnya model pengawasan yang diterapkan sejak era krisis 1997 diubah agar beban yang ditanggung negara tidak membengkak lagi.

Dana bailout Bank Century oleh LPS Rp 2,8 triliun dinilai BPK tidak memiliki dasar hukum dalam pengucurannya, sehingga pengucuran dana ini berpotensi melanggar hukum dan berpotensi mengandung tindak pidana korupsi.

Bank Mutiara harus mengembalikan dana bailout sebesar Rp 2,8 triliun ke LPS, setelah BPK menyatakan dana tersebut tidak sah akibat ditolaknya pengesahan Perpu JPSK menjadi UU.

Nama Wapres Boediono kembali disebut-sebut saat hak angket Century digulirkan. Perannya terkait pencairan dana Rp 6,7 triliun, saat menjadi Gubernur BI diungkit-ungkit dalam proses itu.

Departemen Keuangan menyesalkan langkah mantan anggota DPR Dradjat Wibowo yang membuka data-data seputar Bank Century. Menurut Depkeu, data itu belum terklarifikasi.

Mantan anggota Komisi XI DPR Dradjad Wibowo mengusulkan agar Presiden SBY memeriksa pihak-pihak yang ikut memutuskan kucuran dana bailout Rp 6,7 triliun ke Bank Century. Pemeriksaan terhadap keduanya sangat penting untuk membuat skandal ini terang benderang.

Pemerintah tidak perlu menggenjot habis-habisan anggaran belanja negara karena akan menimbulkan dampak inflatoir (penyebab inflasi) akibat besarnya dana yang digelontorkan.

Pemerintah meminta tambahan dana sebesar Rp 62,805 miliar untuk kebutuhan pembayaran pajak pengadaan kendaraan dinas untuk menteri/pejabat setingkat menteri dan ketua/wakil ketua lembaga tinggi negara.

Berbagai polemik seputar pemberantasan korupsi akibat penangkapan pimpinan KPK oleh Polisi membuat investor sanksi terhadap komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi.

Dana kebutuhan penyelamatan Bank Century semula ternyata hanya Rp 632 miliar. Namun BPK menemukan pembengkakan dana penyelamatan Century hingga lebih dari 10 kali lipat menjadi Rp 6,7 triliun.