PAN menolak usulan Partai Golkar terkait Parliamentary Threshold (PT) Pemilu 2014 sebesar 5 persen. Angka tersebut tidak menghormati kemajemukan dalam masyarakat Indonesia.

Menjelang Muktamar VII PPP pada Juli 2011, hiruk pikuk soal calon Ketua Umum PPP Periode 2011-2016 ramai. Bahkan di antara mereka sudah saling klaim jumlah suara yang diraih dan saling jegal di antara kandidat.

PAN kecewa tawaran agar pembahasan revisi UU Pemilu dibahas di Setgab koalisi kandas. Setgab tak dihargai oleh dua partai besar di Setgab koalisi yakni Partai Golkar dan Partai Demokrat.

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menegaskan partainya berharap parliamentary threshold (PT) tetap 2,5 persen. Ia juga menolak amandemen UU Pemilu.

Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebaiknya berada di angka 3 persen. Angka itu sudah lebih tinggi dari angka pada pemilu sebelumnya, 2,5 persen.

Partai Golkar tetap mempertahankan Parliamentary Threshold (PT) Pemilu 2014 sebesar 5 persen. Untuk memuluskan hal itu, Golkar akan melakukan lobi-lobi partai lainnya termasuk PKS dan PAN yang selama ini ingin PT 3 persen.

Partai Amanat Nasional (PAN) setuju UU Pemilu dibahas di Pansus. PAN masih berharap dapat meloloskan Parliamentary Threshold (PT) Pemilu 2014 sebesar 3 persen.

Parliamentary threshold (PT) 5 persen yang didukung partai besar dinilai membunuh partai kecil. Ketum PPP Suryadharma Ali ragu jika PT dibahas di Setgab Koalisi akan menghasilkan suara yang bulat.

Bagi PPP, parliamentary threshold 5 persen yang didukung oleh sejumlah partai besar terlalu tinggi dan dapat menghilangkan keragaman. PPP mengusulkan persoalan ini dibahas di Setgab Koalisi.

Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sedang dibahas di DPR. PKS menolak angka 5 persen. Salah satu alasannya karena khawatir munculnya kartel politik.