Artidjo Alkostar dkk memaksimalkan hukuman sesuai UU Tipikor buat Yohan Yap, penyuap Bupati Bogor Rachmat Yasin. Belakangan, kasus ini juga menyebut-nyebut nama Ketua Muda MA Timur Manurung.

Bos Sentul City, Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng panik saat mendengar kabar Yohan Yap ditangkap petugas KPK. Swie Teng disebut pernah berniat melarikan diri.

Di tengah-tengah wacana mengenai penghapusan pengetatan pemberian remisi untuk koruptor, muncul wacana untuk penghapusan justice collaborator sebagai syarat untuk pemberian remisi. Wacana ini pun sudah menjadi perhatian Menkum Yasonna Laoly.

Wacana revisi PP tentang remisi napi korupsi yang dilontarkan Menkum HAM bertujuan bahwa pemidanaan hanya pembinaan apakah tepat? Bila pemenjaraan koruptor hanya untuk pembinaan, korupsi akan makin merajalela.

KPK tetap berbeda pendapat dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait rencana revisi PP no 9 tahun 2012 yang bisa saja melonggarkan pemberian remisi terhadap koruptor. Plt Pimpinan KPK Johan Budi menyatakan koruptor berbeda dengan para maling ayam.

Jaksa Agung M Prasetyo menolak revisi PP Nomor 99/2012 yang mengatur tata cara pemberian remisi bagi narapidana khusus seperti korupsi. Aturan syarat mendapatkan remisi yang sudah dijalankan selama ini, dinilai sudah tepat. 

Kemenkum HAM tengah menggodok revisi PP 99/2012 tentang remisi para narapidana. Mengingat masih maraknya tindak pidana korupsi, maka wacana untuk memberikan remisi untuk koruptor harus dibatalkan.

Kemenkum HAM tengah menggodok revisi peraturan tentang remisi para narapidana. Namun belum diketahui apakah revisi itu akan meringankan atau memberatkan bagi pelaku kejahatan luar biasa, termasuk koruptor.

Jaksa Agung HM Prasetyo tidak setuju dengan wacana revisi PP pembatasan remisi bagi narapidana korupsi, narkoba, dan terorisme yang digulirkan oleh Menkum HAM Yasonna Laoly. Prasetyo berpendapat PP 99 tahun 2012 itu masih relevan untuk diterapkan.

Wacana yang dilempar Menkum HAM Yasonna Laoly terkait revisi aturan remisi koruptor dikritik sejumlah pihak. Pasalnya Peraturan Pemerintah No 99/2012 belum efektif dalam pemberantasan korupsi.