Sejumlah anggota DPR dari Komisi I DPR mendatangi kantor KPK. Mereka akan meminta informasi mengenai laporan harta kekayaan dan rekam jejak Jenderal Moeldoko yang diajukan sebagai Panglima TNI.

Jaksa pada KPK bukan hanya mendakwa Luthfi Hasan Ishaaq dengan perkara penyuapan. Mantan Presiden PKS itu juga didakwa dengan pasal pencucian uang.

Anggota DPR nonaktif Zulkarnaen Djabar dan putranya Dendy Prasetia diwajibkan membayar uang pengganti dengan total Rp 11,49 miliar. Uang pengganti ini setara dengan duit hasil korupsi yang diterima dari proyek Alquran dan laboratorium di Kemenag.

"Saya hanya ingin bercerai secara resmi sesuai hukum negara. Saya sudah ditalak 7 kali dari 4 Januari, jadi saat ini menurut agama Islam saya sudah menjadi janda," ujar Venna.

Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat mengamini pernyataan Mahfud MD yang menyebut ada peran wanita dalam keputusan pejabat. Dia mengatakan jabatan lekat dengan wanita.

Pak Soeharto tidak pernah mengundang sembilan orang, termasuk saya, untuk bertemu pada 19 Mei 1998. Kami berlima (Cak Nurcholish Madjid, Malik Fadjar, Utomo Dananjaya, S. Drajat dan Cak Nun) mengirim surat kepada Pak Harto pada 16 Mei 1998, yang isinya menyatakan sebaiknya beliau turun dari jabatannya, dan kami menawarkan satu dari empat cara. 

Zulkarnaen dan Dendy diminta membayar uang pengganti Rp 14,39 miliar.

Jaksa KPK menilai politikus Golkar Zulkarnaen Djabar terbukti menerima suap terkait pembahasan anggaran proyek pengadaan Alquran.

“Ini bagus untuk mengawal proses demokratisasi.”

Direktorat Jenderal Pajak memberhentikan dengan tidak hormat Pargono Riyadi, pegawai pajak golongan IV-B yang tertangkap tangan dalam kasus dugaan suap di Stasiun Gambir. Menurut siaran pers Direktorat Pajak hari ini, penangkapan tangan adalah bukti kuat adanya korupsi.