Aksi KPK dalam memburu koruptor di dalam negeri sudah mengundang decak kagum banyak pihak. Namun kasus Nunun Nurbaetie dan M Nazaruddin membuka kelemahan KPK.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo untuk mencari, menangkap, dan membawa pulang M Nazaruddin. Bagaimana dengan buronan KPK yang lainnya, seperti Nunun Nurbaetie dan Anggoro Widjojo?

"Popularitas SBY turun-naik itu hal biasa. Tapi kalau ini turunnya jeblok, kok rasanya 'maksa' ya. Apalagi instrumen pertanyaannya jaka sembung bawa golok," kata Wasekjen PD, Ramadhan Pohan.

Keberadaan buronan tersangka kasus suap DGS BI, Nunun Nurbaetie, belum tercium juga hingga kini. Mabes Polri dan Interpol masih terus memonitor keberadaan Nunun.

Perjanjian ektradisi bukan satu-satunya jalan yang dapat ditempuh pemerintah untuk mengembalikan buronan korupsi dari negara lain. Pembicaraan bilateral juga merupakan langkah penting.

Belum ada pembicaraan antara Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat dengan M Nazaruddin mengenai rencana penyampaian surat keterangan sakit ke KPK. Maka belum tentu tim dari DPP PD yang akan menyampaikan surat tersebut.

Hingga kini keberadaan Nunun Nurbaetie di luar negeri belum bisa dilacak. Tidak mudah mengendus pelarian tersangka kasus suap pemilihan DGS BI itu meski lewat jejak keimigrasian.

"Kalau memang berniat baik seperti dijanjikannya kepada Ketum dan Ka Wanbin kami, tentu sekarang dia sudah di Jakarta dan tidak perlu ada tim ke Singapura," jawab Sekretaris DK PD, Amir Syamsuddin.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah memenuhi permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penerbitan red notice kepada Nunun Nurbaety. Nunun kini resmi diburu Interpol di 188 negara.

"Siapapun yang tahu keberadaan Nunun sebaiknya bekerjasama dan memberikan keterangan kepada KPK. Jika tidak, tentu dapat dijerat pidana berdasarkan pasal 21 dan 22 UU Antikorupsi," kata Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana.