Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menyanggah isu suap BI Rp 100 miliar untuk anggota DPR membuat mandeknya pembahasan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pihak Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) mengaku pasrah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak bisa dibentuk 2010. Karena perbedaan pendapat antara DPR dengan pemerintah.

Bapepam LK mengakui tak bisa cepat menyelesaikan pengusutan kasus pelanggaran pasar modal seperti kasus IPO Krakatau Steel (KS). Banyak prosedur yang harus dilakukan.

BPK masih menunggu permintaan resmi dari DPR terkait audit investigatif terhadap penjatahan saham di IPO KS. Saat ini, BPK sedang mengumpulkan data dari berbagai instansi terkait.

Masuknya BUMN ke pasar modal memberikan dampak positif terhadap pengelolaan perusahaan pelat merah itu. Dana hasil IPO bisa menjadi dana tambahan tanpa beban.

Lima perusahaan Efek terafiliasi yang terbukti memesan 980 ribu lembar saham, hanyalah tumbal dari kesalahan 3 penjamin emisi saham perdana PT Krakatau Steel Tbk (KRAS).

Adanya pemesan ganda dalam sebuah IPO merupakan hal yang lumrah. Apalagi ketika perusahaan yang IPO merupakan BUMN besar yang banyak diminati publik seperti KS.

Pemerintah tetap kokoh dan tak mau mengalah pada DPR soal Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dua wakil pemerintah dan BI di Dewan Komisioner OJK harus mempunyai hak suara.

Banyak masyarakat mengeluh tidak kebagian jatah saham IPO Krakatau Steel (KS). Ternyata ada 68 pemesan ganda yang memesan 31,7 juta lembar atau 1% dari total saham IPO KS yang jumlahnya 3,155 miliar lembar.

Sebanyak 5 Perusahaan Efek (Sekuritas) terbukti melanggar proses pemesanan saham PT Krakatau Steel Tbk (KS), karena mereka adalah pihak yang terafiliasi.