Presiden Joko Widodo mengisyaratkan bakal membatalkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Salah seorang Tim Kuasa Hukum Bambang Widjojanto, Abdul Fikar Hadjar, menilai semestinya Jokowi langsung menegaskan pernyataan pembatalan Kalemdikpol itu.

Pada Kamis (5/2) sebelum melakukan lawatan ke tiga negara tetangga Presiden Jokowi berjanji akan menyelesaikan konflik Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian RI pada pekan ini.

Ada perbedaan pandangan di internal Golkar kubu Aburizal Bakrie soal rencana Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri. Jubir Tantowi yang menyebut Golkar mendukung Jokowi ditentang oleh Bendahara Umum Bambang Soesatyo.

Hubungan KPK dan Polri sampai saat ini masih panas, yang dipicu oleh penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Padahal sebelum masa krisis ini, hubungan dua lembaga penegak hukum ini cukup mesra.

Ketua DPP Golkar versi Munas Bali Tantowi Yahya menegaskan partainya mendukung kebijakan Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri. Namun Bendum Golkar Bambang Soesatyo berbeda sikap.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan ada pihak yang melakukan teror terhadap penyidik dan para pegawai KPK. Menanggapi hal ini, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno meminta agar pihak yang merasa diteror melapor ke polisi.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengadakan audiensi dengan Ketua DPD Irman Gusman. Dalam kesempatan ini, salah satu komponen Koalisi yakni ICW menyatakan ketidaktegasan Presiden Joko Widodo.

PDI Perjuangan kembali menjadi pemenang pada Pemilu 2014 lalu. Alih-alih jadi partai penguasa yang elegan, partai banteng moncong putih dinilai banyak pihak kerap merecoki Presiden Jokowi.

Beberapa penyidik dan tim hukum KPK dalam sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan mendapat teror. Pemerintah diminta mengambil langkah tegas untuk segera menyelesaikan persoalan ini.

Anggota sekaligus juru bicara tim 9, Jimly Asshiddiqie, meminta dua lembaga hukum KPK dan Polri tunduk kepada aturan yang berlaku. Jimly meminta agar semua permasalahan tidak dilimpahkan ke Presiden Jokowi.