detikNews Alasan KPK Tolak RKUHP: Khawatir Hilang Kewenangan Usut Korupsi KPK menolak tegas masuknya pasal-pasal tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP. Kenapa? Rabu, 30 Mei 2018 20:02 WIB
detikNews KPK: Hukuman Koruptor di RKUHP Lebih Rendah dari UU Tipikor "RKUHP tidak mengatur tindak pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Padahal ini penting banget," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Rabu, 30 Mei 2018 19:45 WIB
detikNews Tolak RKUHP, KPK Kirim 5 Surat ke DPR hingga Presiden KPK tegas menolak dimasukkannya pasal tindak pidana korupsi di dalam RUU KUHP. Rabu, 30 Mei 2018 18:40 WIB
detikNews KPK akan Resmikan Gedung Lama Jadi Pusat Pembelajaran Antikorupsi KPK akan menjadikan gedung lama, yang bertempat di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, sebagai pusat pembelajaran antikorupsi. Senin, 28 Mei 2018 19:18 WIB
detikNews KPK Targetkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik 2 Digit KPK menargetkan perpres Pencegahan Korupsi bisa memicu naiknya indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia. Jumat, 25 Mei 2018 21:58 WIB
detikNews KPK Nilai Artidjo Hakim yang Kembalikan Marwah MA KPK memuji sosok mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar. Menurut KPK, Artidjo adalah sosok hakim yang mengembalikan marwah Mahkamah Agung (MA). Jumat, 25 Mei 2018 20:07 WIB
detikNews Abraham Samad Setuju soal Aturan Eks Koruptor Tak Boleh Nyaleg Mantan Ketua KPK Abraham Samad setuju dengan aturan larangan eks narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). Apa kata Samad? Kamis, 24 Mei 2018 17:44 WIB
detikNews KPK Dukung Aturan Eks Koruptor Tak Boleh Nyaleg KPK mendukung adanya aturan yang melarang mantan koruptor menjadi calon anggota legislatif. Sebab, itu bisa menjadi contoh buruk di masyarakat. Rabu, 23 Mei 2018 19:30 WIB
detikNews KPK Lelah Berantas Korupsi Sendiri, Kejagung-DPR Buka Suara KPK merasa kelelahan memberantas korupsi sendiri. Namun DPR dan Kejaksaan mengatakan fakta yang ada di lapangan tidak demikian. Benarkah? Selasa, 22 Mei 2018 20:04 WIB
detikNews KPK Tengahi Perselisihan Lahan di Antara 2 Kementerian KPK membantu menyelesaikan konflik lahan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Konservasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Senin, 21 Mei 2018 17:26 WIB