Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari pegiat lembaga swadaya masyarakat menemui Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti. Mereka meminta kasus yang menjerat Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dihentikan.

Koalisi masyarakat sipil antikorupsi mendesak agar Komnas HAM menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dalam penangkapan Bambang Widjojanto (BW). Koordinator KontraS, Haris Azhar, yang mewakili Koalisi, membeberkan sejumlah alasan di balik tuntutan tersebut.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai penangkapan terhadap Bambang Widjojanto yang dilakukan Bareskrim Polri melanggar HAM. Oleh sebab itu, Polri didesak me-nonaktifkan Kabareskrim Irjen Budi Waseso, atau dicopot.

Pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri terganjal status hukumnya setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus rekening gendut. Di sisi lain, Polri seakan bermanuver dengan menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto atas kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalteng.

Pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri menuai kritikan. Kompolnas sebagai lembaga yang menyeleksi calon-calon Kapolri merasa dijadikan sebagai alat 'kampanye' oleh Jokowi.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) Haris Azhar menilai, ada in-subordinasi di tubuh kepolisian dalam penangkapan Bambang tersebut.

Ketegasan Presiden Joko Widodo dalam mengatasi kekisruhan antara KPK vs Polri dipertanyakan banyak pihak. Apakah Jokowi bisa memimpin pemerintahannya tanpa ada campur tangan parpolnya?

Sebagai pemimpin tertinggi di pemerintahan, Jokowi harus memiliki kekuasaan penuh. Namun kenyataannya, kebijakan Jokowi itu tidak terlepas dari adanya kepentingan parpol penyokongnya.

Banyak pihak yang menilai ketidaktegasan Presiden Joko Widodo dalam memimpin negara, tidak terlepas dari adanya 'gangguan' dari partai politik. Gangguan itu tidak datang dari lawan politiknya di KMP tapi dari partai pengusung Jokowi.

Ketegasan Presiden Jokowi dalam mengatasi kekisruhan antara KPK vs Polri dipertanyakan banyak pihak. Jokowi dinilai tidak dapat melaksanakan fungsi tugasnya sebagai pemimpin pemerintahan dalam menyelesaikan kisruh di antara kedua lembaga tersebut.