Dalam putusan BK DPR, ada 4 anggota Dewan dianggap melanggar kode etik terkait pemerasan BUMN. Salah satu yang disebut-sebut mendapat teguran sedang dari BK adalah anggota Komisi XI DPR Sumaryoto. Yang bersangkutan mengaku belum mendapat surat teguran BK.

Salah satu anggota DPR yang disebut-sebut ditegur BK terkait dugaan pemerasan BUMN adalah wakil ketua Komisi XI DPR Zulkieflimansyah. Zul mengaku belum menerima surat teguran apa pun, namun dia menghormati teguran BK DPR.

"Ini kan menyangkut nama baik anggota dan institusinya, yakni PKS. Oleh karenanya, BK dalam menyampaikan informasinya terkait dengan hal-hal yang sudah diatur dalan tata acara di BK, belum menyampaikan kepada anggota bersangkutan dan fraksi," gugat Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim.

Anggota DPR dari Partai Demokrat, Achsanul Qosasi, mendapat sanksi dari Badan Kehormatan DPR terkait laporan Dahlan Iskan soal permintaan jatah. Namun karena sanksi ringan, Achsanul tak mempermasalahkan hal itu.

Badan Kehormatan (BK) DRP telah selesai mengambil kesimpulan tentang pemeriksaan laporan Dahlan Iskan. Dalam kesimpulan itu 4 anggota Dewan dianggap melanggar kode etik. Siapakah keempat anggota Dewan itu?

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya memutuskan bahwa empat anggota DPR, dari 10 yang dilaporkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, terbukti melanggar etika. Kesimpulan itu diambil dalam rapat Badan Kehormatan kemarin malam.

"Ini menyangkut keluarga, teman-teman, dan fraksi.”

Dugaan pemerasaan terhadap direksi PT Merpati Nusantara Airlines oleh anggota Komisi XI terjadi pada rapat 1 Oktober 2012. Namun ada perbedaan keterangan dalam rapat itu. Bagaimana sebenarnya yang terjadi?

Adanya perbedaan keterangan atas pemeriksaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam laporan Dahlan Iskan, tampaknya membuat BK DPR pusing. BK DPR akan mengkonfrontir keterangan semuanya, karena BK tak ingin dibolak-balik dengan perbedaan keterangan itu.

Mantan Dirut Merpati Sardjono Jhony Tjitrokusumo hari ini memenuhi panggilan BK DPR. Selama menjabat, dia merasa tak pernah ada permintaan 'upeti' dari anggota DPR.