detikNews

Eks Ketua MA Harifin: Organisasi MA Sudah Keliru, Banyak Celah Permainan

Harifin menegaskan, organisasi di MA memang sudah keliru sejak awal, sehingga memberi peluang bagi oknum-oknum di dalam MA untuk 'bermain'.

Minggu, 21 Feb 2016 14:35 WIB

detikNews

Siapa di Balik Andri, Pejabat MA yang Ditangkap KPK

"Kejadian ini juga menunjukan fungsi pembinaan dan pengawasan tidak berjalan," ujar hakim agung Gayus Lumbuun.

Selasa, 16 Feb 2016 09:09 WIB

detikNews

Fokus OTT, KPK Belum Pikirkan Jerat Pejabat MA dengan Pencucian Uang

"KPK harus menggunakan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang kepada ATS. Biar ketahuan ke mana aliran dananya," kata Direktur YLBHI.

Senin, 15 Feb 2016 14:23 WIB

detikNews

Ungkap Jaringan Pejabat MA, KPK Harus Pakai Pasal Pencucian Uang

Diduga kuat pejabat MA yang ditangkap KPK tidak bermain sendiri dan menggunakan pihak lain untuk memuluskan aksinya.

Senin, 15 Feb 2016 08:56 WIB

detikNews

Pejabatnya Ditangkap KPK, MA Harus Lebih Transparan

Mahkamah Agung (MA) harus berbenah. Terutama terkait transparansi distribusi putusan hingga sampai di tangan pihak yang berperkara.

Minggu, 14 Feb 2016 09:02 WIB

detikNews

CCTV Hanya Alat Bantu, Polisi Bisa Perkuat Bukti Lain Kasus Kematian Mirna

Tersangka kasus kematian Mirna, Jessica Kumala Wongso memang sudah menjalani rekonstruksi kasus kematian Mirna pada Minggu (7/2).

Rabu, 10 Feb 2016 02:23 WIB

detikNews

Koalisi Antikriminalisasi: Kasus Novel Jangan Diambangkan, Kami Harap Deponering

Jaksa Agung M Prasetyo diminta segera mengeluarkan putusan deponering atas perkara Novel Baswedan, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Selasa, 09 Feb 2016 21:32 WIB

detikNews

Koalisi Antikriminalisasi Sesalkan Rencana KPK Pindahkan Novel ke BUMN

Kejaksaan Agung telah menarik kasus Novel Baswedan. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memindahkan Novel ke salah satu Badan Usaha Milik Negara.

Selasa, 09 Feb 2016 16:54 WIB

detikNews

RUU KPK Memperumit Penyadapan, Koruptor Lihai Bisa Lolos

Namun ada juga yang meyakini revisi UU tersebut tak perlu dilakukan sama sekali karena isinya bisa memperlemah KPK.

Sabtu, 06 Feb 2016 13:34 WIB

detikNews

Eks Gafatar Minta Pendampingan Hukum, YLBHI: Kita Masih Teliti Dokumen

Eks Gafatar telah meminta bantuan hukum pada YLBHI. YLBHI masih meneliti dokumen mereka sebelum memutuskan apakah akan memberikan pendampingan atau tidak.

Kamis, 04 Feb 2016 05:22 WIB