Pansel KPU/Bawaslu memastikan 24 orang calon yang mereka pilih adalah yang terbaik. Tapi bukan cuma faktor penyelenggara yang menentukan baik atau tidaknya pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2014.

Pansel KPU dan Bawaslu bertemu dengan Presiden SBY di Istana Bogor. Setelah sejam bertemu, Pansel KPU dan Bawaslu mengumumkan nama-nama calon KPU dan Bawaslu yang lolos seleksi.

Waketum PD Max Sopacua membantah bahwa partainya mendukung para pengamat untuk jadi komisioner KPU. PD secara organisasi, hingga saat ini belum menyatakan dukungan kepada pihak-pihak tertentu untuk jadi anggota KPU.

Beberapa tokoh LSM yang dikenal peduli terhadap pelaksaan pemilu yang bersih dan adil, ada di antara seratusan pendaftar seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu.

Refly Harun angkat bicara soal pernyataan Ketua MK Mahfud MD terkait adanya jual beli pasal di DPR. Refly meminta Mahfud membuktikan ucapannya.

Terlepas benar tidaknya tudingan sebagai ajang pencitraan, kebijakan pengetatan remisi dianggap efektif untuk mencegah terjadinya korupsi.

Sejak tanggal 13 Oktober silam, Presiden SBY telah mengeluarkan Perpres 76/2011 yang membuatnya leluasa memilih wakil menteri tanpa ada terhalang syarat birokratis. Dan SBY memanfaatkan betul Perpres barunya ini.

Cetro, ICW dan 5 lembaga lainnya serta 49 perseorangan mengajukan uji materi UU Penyelenggaraan Pemilu. Mereka khawatir KPU dan Bawaslu tidak netral.

Salah satu yang menyebabkan anggota DPR lebih banyak ditangkap KPK adalah keterbatasan kewenangan DPD. Sosiolog dari UI Imam B Prasodjo Imam mengingatkan, jika kewenangan DPD ditambah hingga bisa memutuskan anggaran, jangan sampai lembaga ini mengulangi kesalahan DPR.

Pemerintah melalui Kemendagri mencanangkan program e-KTP yang dapat membantu pendataan Pemilu 2014. KPU diminta tetap cermat mengolah data Pemilu.