Anas Urbaningrum menilai perbedaan pendapat yang berujung kontroversi terkait status Hendarman Supanji sebagai Jaksa Agung, menjadi sesuatu yang tidak produktif. Anas pun menolak terjerumus dalam polemik itu.

Sikap pemerintah terhadap putusan MK tentang uji materi UU Kejaksaan, menimbulkan wacana impeachment. Tetapi PDIPbelum terpikir menggulirkan hak angket di parlemen yang bisa berujung impeachment.

Mantan Menkum HAM Yusril Ihza Mahendra disarankan tetap tidak memberikan pernyataan terkait kasus Sisminbakum kepada Kejaksaan. Yusril diminta menahan diri sampai pengganti Jaksa Agung Hendarman Supandji ditemukan.

Partai Demokrat menilai putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada yang menggugurkan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung. Hendarman dinilai tetap sah menjabat sebagai Jaksa Agung.

MK telah memutus 'gugur' jabatan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung. Karena sudah diputuskan oleh MK, maka Presiden selaku pihak yang memiliki wewenang dalam mengangkat Jaksa Agung wajib untuk menindaklanjuti.

Mensesneg Sudi Silalahi berpendapat bahwa hanya Presiden-lah yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan Jaksa Agung. Selain itu, RI-1 juga memang telah memiliki rencana untuk mengganti Hendarman Supandji dalam waktu dekat.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai putusan MK yang membuka fakta bahwa Jaksa Agung Hendarman Supanji tidak sah telah melukai hati rakyat. Presiden telah mempertaruhkan kredibilitasnya dengan lalai melantik Jaksa Agung.

Selama ini, beban kerugian negara dalam kasus korupsi Sisminbakum sebesar Rp 378 miliar dibebankan kepada Yohanes Waworuntu selaku Direktur Utama PT SRD. Namun, dengan penetapan tersangka lain yakni Hartono Tanoe Soedibjo dan Yusril Ihza Mahendra, beban kerugian negara akan dianalisa kembali.

Kapolri dan Jaksa Agung akan segera diganti. Presiden SBY sudah mengumumkan rencana penggantian tersebut. Bagaimana kriteria calon Kapolri dan Jaksa Agung pilihan SBY?

Presiden SBY memberi isyarat akan segera melakukan pergantian terhadap tiga pejabat negara, Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung. Kapan mereka akan diganti? Belum diketahui pasti. Namun Presiden memberi isyarat, tinggal menunggu waktu saja pergantian tersebut.