Presiden Joko Widodo hari ini bertemu dengan para gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo menyampaikan unek-uneknya ke Jokowi.

Kemendagri akan meninjau kembali Dana Otsus Papua yang oleh APBN 2014 dialokasikan sebesar Rp 7 triliun karena dianggap belum efektif menyejahterakan rakyat Papua. Dana Otsus dianggap salah sasaran karena hanya digunakan untuk kebutuhan rutin Pemerintah Daerah Papua, seperti gaji pegawai.

Nama Sri Mulyani Indrawati kembali mencuat. Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut digadang-gadang akan mengisi posisi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo.

Staf Khusus Presiden bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai menyampaikan tiga agenda strategis Presiden SBY. Tiga hal itu sekaligus sebagai pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan oleh Pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo (jokowi).

Tahun depan pemerintah mulai memberikan Dana Desa sesuai UU No 6/2014 tentang Desa.

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR menyepakati anggaran otonomi khusus (otsus) dan tambahan infrastruktur untuk Papua dan Papua Barat dalam APBN 2015.

Utusan Khusus Presiden untuk Penanggulangan Kemiskinan (UKP2K) HS Dillon menilai otonomi daerah belum berhasil. Hal ini terkait dengan upaya pemerintah daerah menanggulangi kemiskinan di daerahnya.

Partai Demokrat mengajukan 10 sya‎rat dalam RUU Pilkada yang akan disahkan DPR pada 25 September mendatang. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan mengatakan sudah mengubah draf RUU Pilkada dan diajukan ke DPR hari ini.

Kerangka baru Otonomi Khusus yang diajukan oleh Pemerintah kepada DPR menjadi solusi penyelesaian yang menyeluruh bagi Tanah Papua. Tidak hanya pendekatan kesejahteraan yang dikedepankan.

Gelombang penolakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD terus bermunculan. Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Pemilu memprotes keras suara mayoritas fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusulkan pilkada melalui DPRD.