Komnas HAM sudah membuat kesimpulan awal terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap penangkapan wakil ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Polri. Mulai dari proses pemborgolan, hingga urusan surat, dianggap menyalahi aturan.

Satu Wakil Ketua KPK yakni Bambang Widjojanto telah ditetapkan sebagai tersangka. Bila tiga pimpinan lainnya yakni juga ditetapkan sebagai tersangka, maka mereka harus mundur. Pimpinan KPK pun kosong.

Politisi PDIP Hasto Kristyanto membeberkan soal manuver politik ketua KPK Abraham Samad kepada komisi III DPR. Ketua komisi III Aziz Syamsuddin mengatakan keterangan yang disampaikan Hasto baru 40 persen, perlu keterangan lanjutan dan konfirmasi dari pihak yang disebutkannya.

Dorongan agar komite etik dibentuk untuk membuktikan dugaan pelanggaran yang dilakukan Ketua KPK Abraham Samad terus menguat. Komite memang harus dibentuk agar persoalan ini tidak terus membebani KPK.

Abraham Samad, Supriansa, dan Zainal Tahir, tak sekadar sama-sama berasal dari Makassar, tapi memiliki kedekatan khusus. Itu dulu. Tapi sekarang, mereka seolah 'berjauhan'. Bahkan saling tuding. Ini cerita sahabat tentang eratnya hubungan Samad, Supriansa, dan Zainal.

Plt Sekjen PDIP Hasto Krisitiyanto menyatakan Ketua KPK Abraham Samad menyatakan akan membantu penanganan perkara Emir Moeis. Padahal di KPK, proses penyidikan maupun penuntutan tidak bisa diintervensi oleh siapapun.

Menkum HAM Yasonna Laoly menyampaikan bila pimpinan KPK yang menjadi tersangka sudah seharusnya dinonaktifkan. Dia pun mengaku sudah menyiapkan sejumlah strategi agar KPK tetap bisa berjalan. 

Tak hanya Bambang Widjojanto (BW) yang sudah jadi tersangka di Mabes Polri. Pimpinan KPK yang lain, yakni Adnan Pandu Praja dan Abraham Samad juga sudah masuk penyidikan kasusnya. 

"Jika ingin Komite Etik lekas terbentuk, Hasto tolong datang ke KPK, lapor ke Dumas dan pengawas internal agar bisa dilakukan klarifikasi terhadap Abraham Samad. Semua yang merasa tahu segeralah melapor, jangan malah membawa ke arah politik," kata mantan Penasihat KPK

"Kalau mau diakui ya pasti KPK terbebani. Jangankan orang internal, saya yang mantan di KPK saja sudah merasa terbebani dengan hal itu," kata mantan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua