detiksearch

detikNews

Pollycarpus Diberi Kebebasan Bersyarat, Menkum HAM: Hargai Hak Asasi Seseorang

Menkum HAM Yasonna Laoly kembali menyampaikan penjelasan soal pembebasan bersyarat bagi terpidana pembunuh aktivis HAM Munir. Menurut dia Pollycarpus yang divonis 14 tahun penjara sudah menjalani 2/3 tahanan.

Senin, 01 Des 2014 14:13 WIB

detikNews

PPP Kubu Djan Faridz Ancam Ajukan Hak Interpelasi ke Menkum HAM

"Nanti kita mau revisi ke Kemenkum HAM. Kalau Menkum HAM tak segera mencabut SK itu kami akan ajukan interpelasi sebab apa yang dilakukan Menkum HAM melangkahi undang-undang nomor 32 dan 33 tentang partai politik," jelasnya.

Minggu, 09 Nov 2014 14:50 WIB

detikNews

Pengedar Narkoba Jangan Diberi Ampun, Menkum HAM Laoly Anti Hukuman Mati

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yassona Hamonangan Laoly mengatakan agar para pengedar narkoba jangan diberi ampun. Namun dirinya tidak setuju dengan penerapan hukuman mati.

Kamis, 06 Nov 2014 15:53 WIB

detikNews

Disindir Fadli Zon Karena Sahkan PPP Romi, Ini Penjelasan Menkum HAM

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyindir Menkum HAM Yasonna H Laoly agar tak bermain dengan kepentingan politik terkait status kepengurusan PPP yang sah. Kata Fadli, pihaknya juga akan melakukan hak interpelasi. Ini penjelasan Laoly.

Kamis, 06 Nov 2014 14:54 WIB

detikNews

Calon Jaksa Agung, ini Mas Achmad Santosa Sosok Reformis untuk Kejaksaan

Presiden Jokowi belum menetapkan siapa calon Jaksa Agung. Namun sejumlah calon kuat sudah bermunculan. Antara lain salah satu nama yang disebut yakni Mas Achmad Santosa. Siapa dia?

Selasa, 04 Nov 2014 11:44 WIB

detikNews

Prabowo Anggap Muktamar PPP Kubu SDA Hari ini Sah

Menteri Hukum dan HAM telah menerbitkan SK kepengurusan PPP dengan Romahurmuziy sebagai ketua umum. Meski begitu, kubu Suryadharma Ali tetap menggelar muktamar yang diyakini sah oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Kamis, 30 Okt 2014 17:52 WIB

detikNews

Pembubaran MK atau Parpol?

Hari-hari ini muncul wacana untuk kembali ke UUD 1945 Sebelum Perubahan. Bila kita kembali ke UUD 1945 yang ditetapkan 18 Agustus 1945 tersebut, kita tidak hanya secara otomatis membubarkan MK, tetapi juga mencabut daulat rakyat untuk Pilpres langsung.

Senin, 13 Okt 2014 18:10 WIB

detikNews

Wamenkum HAM: Perpu adalah Jawaban SBY atas Kritik dan Masukan

Wamenkum HAM Deddy Indrayana menilai penandatanganan Perpu Nomor 1 tahun 2014 adalah jawaban Presiden SBY atas kritik dan masukan dari masyarakat Indonesia.

Kamis, 02 Okt 2014 23:27 WIB

detikInet

Pemblokiran Situs Negatif Dituding Langgar HAM

Peraturan Menteri Kominfo No 19 Tahun 2014 yang mengatur tentang situs negatif dianggap sebagai pengekangan terhadap Hak Asasi manusia (HAM). Selain itu, seharusnya aturan seperti ini diatur dalam bentuk undang-undang.

Jumat, 08 Agu 2014 15:58 WIB

Wiji Thukul, Hidup atau Mati

Staf Khusus Presiden, Andi Arief, menduga Wiji Thukul masih hidup. Kejelasan nasib ke-13 aktivis yang hilang menjadi semakin simpang-siur.

Selasa, 08 Jul 2014 08:43 WIB

Filter

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikInet