Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai gangguan soliditas Setgab koalisi karena sebagian partai koalisi yang genit dan mencari sensasi. Alhasil citra Setgab koalisi semakin terpuruk di mata publik.

PKB menolak wacana menggalang kekuatan partai tengah bersama PDIP yang PKS kembangkan. Apalagi tujuannya adalah untuk mempersiapkan kandidat dalam Pilpres 2014 sejak dini.

Jaksa Agung Basrief Arief tersentak dengan pengakuan Gayus Tambunan yang menyebut pejabat Kejagung kecipratan uang mantan pegawai Ditjen Pajak itu. Basrief memerintahkan Jamwas Marwan Jafar untuk menyelidiki hal itu.

Fraksi PKB DPR mendesak Perda pajak 10 persen bagi warteg dan warung sejenisnya yang beromzet Rp 60 juta/tahun segera dibatalkan. PKB mengancam akan mencabut dukungan kepada Fauzi Bowo apabila Perda itu disahkan.

FPKB DPR menilai pembunuhan terhadap Kikim Kolamasari adalah bentuk pelanggaran HAM terhadap buruh migran. FPKB mendesak kepada pemerintah agar membawa kasus Kikim dan Sumiati ke Mahkamah Internasional.

Sumiati, tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami penyiksaan hingga digunting bibirnya oleh majikannya di Arab Saudi. Majikan Sumiati dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlu dihukum qishas (pembalasan).

Wacana untuk merevitalisasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengemuka karena badan ini dinilai tidak tanggap bencana. Merasa tak salah, BMKG menanggapi dingin wacana tersebut.

Kunjungan Panja Undang-undang (UU) Rumah Susun Komisi V DPR dianggap tidak relevan. Sebab Italia adalah negara yang sudah maju dan tidak menghadapi permasalahan rumah susun.

Kemacetan lalu lintas kronis dan banjir, menjadikan Jakarta tidak lagi layak menjadi ibukota negara. Wacana pemindahan Ibukota RI ke kota lain, harus segera diwujudkan demi meringankan beban Jakarta.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dianggap tidak tanggap dan tepat dalam memprediksi potensi bencana. Akibatnya, respons Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjadi lambat.