Wapres Jusuf Kalla mendadak memanggil pimpinan panitia anggaran DPR. Padahal dalam waktu yang bersamaan, mereka sedang rapat membahas defisit anggaran dan pembiayaan. Tindakan ini dianggap menghina parlemen.

Rapat Panitia Anggaran DPR berhenti di tengah jalan. Bukan karena peserta rapat telah menghasilkan kesepakatan, namun lantaran para pimpinan panitia anggaran DPR dipanggil oleh Wapres.

Pemerintah SBY dinilai gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu perlu dilakukan audit ulang terhadap kemiskinan factual agar tidak dimanfaatkan untuk kampanye politik tertentu.

Seluruh fraksi di DPR secara aklamasi menyetujui pengesahan revisi RUU 21/1992 tentang Pelayaran menjadi UU. UU ini terdiri dari 22 bab dan 355 pasal.

Seluruh fraksi di DPR secara aklamasi menyetujui pengesahan revisi RUU 21/1992 tentang Pelayaran menjadi UU. UU ini terdiri dari 22 bab dan 355 pasal.

Serikat Pekerja Pelindo yang menolak pengesahan RUU Pelayaran boleh sedikit lega. Mereka berhasil ditemui 3 wakil rakyat dari FKB dan FPDIP dengan menjanjikan salah satu pasal ditinjau ulang.

Meski sempat diwarnai kekisruhan, DPR akhirnya memutuskan bahwa pemerintah harus segera menerbitkan Perpres Pasar Modern harus terbit pada semester pertama 2008.

Pengesahan RUU Penanaman oleh DPR membawa masalah. DPR pun didesak Jaringan Rakyat Miskin Menolak Bentuk Penjajahan Baru untuk tidak mengesahkan RUU itu menjadi UU.

Isu suap terkait Blok Cepu merebak dalam sidang paripurna DPR Selasa 30 Mei kemarin. Isu lain pun lantas merebak. Anggota DPR diduga menjadi pemberi suap. Siapa dia?

Isu suap Rp 5 miliar yang merebak dalam sidang paripurna hak angket Blok Cepu membuat sidang itu dipertanyakan keabsahannya. Sidang dianggap tidak memiliki legitimasi.