detikNews

Gubernur Bengkulu Nonaktif dan Istrinya Segera Disidang

Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti, istrinya, Lily Martiani Maddari, dan petinggi PT RDS akan segera disidang terkait kasus suap proyek peningkatan jalan.

Senin, 18 Sep 2017 12:09 WIB

detikNews

Kasus Suap Bupati Batubara, KPK Geledah Diler Mobil di Medan

KPK menggeledah sebuah diler mobil di Medan, Sumatera Utara (Sumut).

Jumat, 15 Sep 2017 12:39 WIB

detikFinance

Pegawai Pajak Terima Suap Rp 14 Miliar, Ini Tanggapan Sri Mulyani

Kejaksaan Agung menahan tersangka berinisial AP, PNS pajak KPP Madya Gambir dan JJ Eks PNS Pajak KPP Madya Jakarta Selatan atas kasus suap senilai Rp 14 miliar.

Rabu, 13 Sep 2017 23:17 WIB

detikFinance

Eks PNS Pajak yang Terima Suap Pernah Jadi AR Terbaik

Jajun Jaenuddin (JJ) yang merupakan Eks PNS Ditjen Pajak tersangka penerima suap senilai Rp 14 miliar pernah jadi AR terbaik.

Rabu, 13 Sep 2017 14:29 WIB

detikFinance

Terima Suap Rp 14 Miliar, Pegawai Pajak Dinonaktifkan

Agoeng Pramoedya (AP), penerima suap senilai Rp 14 miliar sudah nonaktif dari status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).

Rabu, 13 Sep 2017 14:03 WIB

detikNews

Kejagung Selidiki Penyuap Rp 14 Miliar PNS Pajak

Kejaksaan Agung terus mengusut dugaan kasus suap penjualan faktur pajak.

Selasa, 12 Sep 2017 20:50 WIB

detikNews

Kejagung Tahan Pegawai Pajak yang Terima Suap Rp 14 Miliar

Tersangka AP disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 B, dan Pasal 11 Undang-Undang Tipikor.

Selasa, 12 Sep 2017 18:05 WIB

detikNews

Vonis 8 Tahun Patrialis dan Suap untuk Umrah

Patrialis Akbar divonis 8 tahun bui karena terbukti menerima USD 10 ribu dari pengusaha Basuki Hariman. Uang itu digunakan Patrialis untuk biaya umrah.

Selasa, 05 Sep 2017 07:30 WIB

detikNews

Eks PNS Pajak Tersangka Suap Penjualan Faktur Segera Disidang

Eks PNS Pajak, JJ, segera disidangkan dalam perkara dugaan suap penjualan faktur pajak.

Kamis, 31 Agu 2017 21:00 WIB

detikNews

Dana Parpol Naik, Korupsi Tak Dijamin Turun

Sejak 1999, formulasi bantuan dana pemerintah untuk partai politik selalu berubah-ubah. Berharap mengurangi korupsi, tapi faktanya?

Rabu, 30 Agu 2017 13:10 WIB